Apa Itu SARA? Simak Definisi, Dampak, dan Cara Pencegahannya di Sini

AKURAT.CO Di Indonesia, istilah SARA hampir setiap orang pernah dengar, baik di berita, media sosial, maupun obrolan sehari-hari. Namun, tak sedikit yang masih keliru memahami arti sebenarnya. Banyak yang mengaitkan SARA langsung dengan konflik atau perpecahan, padahal secara konsep, SARA adalah bagian dari identitas keberagaman bangsa Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), SARA adalah akronim dari suku, agama, ras, dan antargolongan. Sedangkan menurut literatur akademik, SARA mengacu pada pandangan atau tindakan yang berhubungan dengan sentimen identitas diri, mencakup keturunan, agama, kebangsaan, hingga golongan sosial.

Artinya, SARA pada dasarnya bukan hal negatif. Keberagaman SARA justru adalah kekayaan bangsa yang menunjukkan betapa majemuknya Indonesia. Namun, ketika isu ini dipolitisasi atau disalahgunakan, SARA bisa memicu konflik sosial, diskriminasi, hingga disintegrasi bangsa.

Unsur-Unsur SARA yang Perlu Dipahami

Agar tidak salah kaprah, mari pahami dulu empat unsur utama dalam SARA:

Suku: Identitas etnis berdasarkan budaya, adat istiadat, dan asal-usul.
Agama: Sistem kepercayaan dan tata cara ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ras: Ciri fisik dan keturunan yang membedakan kelompok manusia.
Antargolongan: Identitas sosial yang bisa terkait dengan status ekonomi, politik, maupun kedudukan di masyarakat.

Keempat unsur ini adalah fondasi keberagaman Indonesia. Tetapi, jika dipakai sebagai alat diskriminasi, ia bisa menjadi sumber konflik.

Jenis-Jenis Tindakan yang Menyinggung SARA

Tindakan yang menyinggung SARA tidak selalu sama bentuknya. Para ahli membaginya ke dalam tiga kategori:

SARA Individual
Dilakukan oleh individu atau kelompok kecil, biasanya berupa hinaan, intimidasi, pelecehan, atau diskriminasi langsung. Contohnya, menghina agama tertentu di media sosial.
SARA Institusional
Dilakukan oleh lembaga negara atau swasta melalui aturan diskriminatif. Misalnya, perusahaan hanya menerima pegawai dari suku tertentu atau pemerintah daerah membuat peraturan yang menguntungkan kelompok mayoritas.
SARA Kultural
Berupa penyebaran stereotip atau ide diskriminatif yang diwariskan dalam budaya atau tradisi. Contohnya, mitos yang mengucilkan kelompok tertentu atau pengajaran sejarah yang bias.

Kategori terakhir ini paling berbahaya karena sering tersembunyi dan sulit disadari masyarakat.

Dampak Isu SARA di Indonesia

Ketika tidak dikelola dengan baik, isu SARA dapat menimbulkan berbagai dampak serius:

Konflik Sosial dan Kekerasan: Seperti konflik Ambon (1999–2002) dan Sampit (2001) yang memakan korban jiwa.
Diskriminasi dan Ketidakadilan: Membatasi akses pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan publik bagi kelompok tertentu.
Disintegrasi Bangsa: Sentimen SARA bisa mengancam persatuan, seperti kasus lepasnya Timor Timur.
Hambatan Pembangunan: Daerah rawan konflik biasanya tertinggal dalam pembangunan.
Citra Buruk Internasional: Kerusuhan berbasis SARA bisa merusak citra Indonesia di mata dunia.

Dengan kata lain, SARA bisa merusak fondasi sosial, politik, hingga ekonomi bangsa jika tidak ditangani serius.

Cara Mencegah Konflik SARA

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk mengurangi potensi konflik SARA:

Edukasi dan Pendidikan Multikultural: Menanamkan toleransi sejak dini di sekolah maupun keluarga.
Dialog Antaragama dan Antarsuku: Membuka ruang diskusi agar ada saling pengertian.
Penegakan Hukum Tegas: Menggunakan UU ITE, KUHP, dan UU Antidiskriminasi untuk menghukum pelaku ujaran kebencian.
Pembangunan Merata: Mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering menjadi pemicu konflik.
Penguatan Peran Media: Media perlu mempraktikkan jurnalisme damai, bukan memprovokasi isu SARA.
Pelestarian Kearifan Lokal: Menghidupkan nilai budaya yang mengajarkan toleransi, gotong royong, dan persaudaraan.

Peran Masyarakat dalam Mengelola Isu SARA

Pemerintah memang punya peran besar, tetapi masyarakat juga memegang kunci penting. Setiap individu bisa ikut berkontribusi dengan cara sederhana, seperti:

Menghindari stereotip dan prasangka terhadap kelompok lain.
Membangun pertemanan lintas suku, agama, dan ras.
Bijak bermedia sosial dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian.
Aktif dalam kegiatan sosial lintas komunitas.
Merayakan keberagaman dengan ikut menghargai hari besar agama atau tradisi budaya lain.

Langkah-langkah kecil ini bisa menciptakan kohesi sosial yang kuat, terutama di era digital saat hoaks dan ujaran kebencian mudah menyebar.

Tantangan SARA di Era Digital

Kemajuan teknologi membawa tantangan baru dalam isu SARA. Media sosial membuat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian semakin cepat, ditambah dengan fenomena echo chamber (ruang gema) yang memperkuat bias. Anonimitas internet juga membuat orang lebih berani melontarkan komentar diskriminatif.

Selain itu, isu SARA sering dipolitisasi menjelang pemilu, dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggalang dukungan dengan cara membenturkan identitas masyarakat.

Regulasi Terkait SARA di Indonesia

Untuk mencegah dampak negatif, pemerintah telah membuat sejumlah aturan hukum, seperti:

UU ITE (Pasal 28 ayat 2): Melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berbasis SARA.
UU No. 40/2008: Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
KUHP Pasal 156: Tentang pernyataan permusuhan terhadap golongan masyarakat.
UU No. 7/2012: Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Regulasi ini menjadi dasar penindakan hukum bagi pelaku diskriminasi maupun penyebaran kebencian berbasis SARA.

Kesimpulan: SARA Adalah Kenyataan, Bukan Ancaman

SARA adalah realitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia bukanlah ancaman, melainkan identitas kolektif yang harus dikelola dengan bijak. Tantangan terbesar bukan pada keberagamannya, melainkan pada bagaimana masyarakat menyikapi dan mengelola perbedaan.

Dengan pemahaman yang benar, sikap toleransi, serta kerja sama antara pemerintah, media, dan masyarakat, konflik berbasis SARA bisa dicegah. Seperti semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, SARA seharusnya menjadi pemersatu, bukan pemecah bangsa.