JPPI Tolak Barak Militer untuk Siswa: Pendidikan Bukan Medan Perang
AKURAT.CO Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) secara tegas menolak rencana pemerintah memperluas penerapan barak militer sebagai pendekatan untuk menangani siswa bermasalah.
Dalam pernyataan sikap resminya, JPPI mengajukan empat tuntutan penting sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip pendidikan modern.
Pertama, JPPI mendesak pemerintah membatalkan seluruh wacana menjadikan barak militer bagian dari kebijakan pendidikan nasional.
Pendekatan militeristik dinilai tidak layak diterapkan di dunia pendidikan yang seharusnya membangun karakter anak melalui pendekatan humanis dan membebaskan.
Kedua, JPPI meminta pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak penggagas ide tersebut. Mereka menilai, gagasan ini menunjukkan minimnya pemahaman terhadap prinsip pendidikan anak dan remaja.
Ketiga, JPPI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Baca Juga: Gubernur Herman Deru Ajak ASN Sumsel 'Melebur Bersama' Semarakkan HUT Provinsi ke-79
Menurut mereka, munculnya wacana ini menandakan kegagalan kementerian dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang progresif dan berpihak kepada kebutuhan peserta didik.
Keempat, JPPI mendorong pemerintah membangun sistem pendidikan nasional yang benar-benar berpihak pada anak, bukan mencari solusi instan yang justru menyimpang dari pendekatan humanis.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai bahwa membawa siswa ke barak militer sebagai solusi pendidikan adalah langkah mundur. Ia menyebut kebijakan ini sebagai penghinaan terhadap akal sehat dan bertentangan dengan semangat pendidikan yang membebaskan.
"Pendidikan harus menjadi ruang untuk mendukung anak bertumbuh dan berkembang, bukan tempat untuk 'dijinakkan' melalui metode keras dan represif," tegas Ubaid, Jumat (9/5/2025).
JPPI memperingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masa depan anak-anak Indonesia sebagai eksperimen kebijakan yang tidak berdasar.
Mereka mengajak semua pihak—guru, orang tua, aktivis pendidikan, dan masyarakat—untuk bersatu menolak rencana tersebut dan memperjuangkan pendidikan yang bermartabat.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan wacana memperluas model pendidikan berbasis barak militer ke berbagai daerah sedang dipertimbangkan.
Ia menyebut, jika efektivitas pendekatan ini terbukti, pemerintah akan mendorong lahirnya regulasi nasional.
"Kami akan mendorong regulasi jika pendekatan ini menunjukkan keberhasilan," ujar Pigai di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Namun, kritik luas dari berbagai kalangan seperti JPPI menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan keras dalam pendidikan akan menghadapi perlawanan serius dari masyarakat sipil.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
