Media Massa vs Panggung Stand Up Komedi

KENAPA media massa lebih memilih memberitakan acara mens rea dilaporkan ke polisi ketimbang membahas isi dan konteks pesan yang disampaikan komikanya? Media massa beroperasi dalam logika institusional: verifikasi, keseimbangan, risiko hukum, kode etik. Sementara komika beroperasi dalam logika personal atau performatif: opini dibungkus dengan gaya, kritik dibingkai dengan identitas dan ekspresi.
Teks dan konteks pesan di dalam acara mens rea sebenarnya bukan isu baru. Beberapa contoh kasus yang disampaikan komikanya pernah jadi sorotan headline media massa arus utama. Tetapi kenapa isu yang sama bisa berbeda magnitudonya ke publik antara media massa sampaikan dibanding komika atau influencer sampaikan?
Publik melihat media massa kian luntur posisinya sebagai representasi masyarakat. Media massa berubah dari institusi kolektif representatif publik menjadi saluran institusi pemerintah. Media massa dinilai menjadi panggung teater bagi pemerintah, menampilkan sisi terang dan lakon baiknya saja. Padahal negara adalah instrumen demokrasi (trias politica) bukan panggung ekspresi.
Media massa dipandang tak efektif lagi jadi saluran kritik bagi publik dan penyeimbang penguasa. Publik kini memiliki saluran kritik personal di platform digital. Akibatnya publik lebih percaya influencer ketimbang media massa. Publik lebih memperbincangkan diskusi podcast ketimbang dialog ahli di media massa. Padahal dulu pada masanya, media massa mempengaruhi perilaku sosial masyarakat.
Kondisi ini menjadi kritik sekaligus alarm bagi media massa arus utama, betapa kekuatan dahsyatnya telah melemah. Pesan media massa tak lagi kuat mempengaruhi perbincangan publik. Ada isu, kegelisahan, kritik yang sebenarnya muncul dari masyarakat tetapi media massa memberi porsi lebih sedikit ketimbang porsi panggung teater untuk pemerintah.
Runtuhnya Gatekeeping
McCombs dan Shaw (1972) menyebut, salah satu kekuatan media massa adalah agenda setting. Media massa memotret isu yang penting lalu didorong ke publik agar publik merasakan hal penting yang sama hingga jadi perbincangan publik berhari-hari. Tetapi kekuatan media massa itu telah diambil influencer dan panggung standup komedi.
Isu utama dalam agenda setting media massa kini bergeser dari ruang redaksi ke isu viral di platform digital. Media massa tak lagi mempengaruhi isu perbincangan publik tetapi malah sebaliknya, media massa mengikuti apa yang jadi perbincangan publik. Media massa terjebak pada berita populer masyarakat yang mendominasi percakapan publik ketimbang memberitakan mendalam kebijakan pemerintah dan dampaknya di masyarakat.
Dari panggung mens rea, betapa gatekeeping redaksi telah runtuh. Ada banyak saluran penghubung dan sumber informasi bagi publik selain media massa. Publik bahkan mendiskusikan materi pesan komika mens rea selama berhari-hari. Padahal seharusnya itu adalah kekuatan media massa arus utama.
Wartawan senior Amerika Serikat Bill Kovach (2010) dalam bukunya Blur mengatakan “Metafora penjaga pintu tunggal atas nama publik kian problematik. Wartawan menjadi penjaga pintu di ruangan yang tak lagi berdinding”. Saat media massa tak kuat lagi menentukan dan menampilkan realitas yang dibutuhkan publik, maka platform digital jadi arena penghakiman.
Kritikus bisa lebih cepat "diadili" daripada substansi kritiknya dipahami. Media massa arus utama pun tak berani jadi representasi publik yang mencerdaskan dan membiarkan keriuhan itu terjadi. Memilih "main aman" saat kritik sosial sudah berujung pada urusan polisi.
Mediatisasi Opini Publik
Dalam masyarakat termediatisasi, niat personal influencer sering "dipaksa" masuk ke logika media massa, sehingga terjadi benturan tafsir. Publik melihat "pertunjukan" atau pesan yang disampaikan influencer bisa lebih lepas, ekpresif, menyegarkan. Isu-isu yang dibawakan lebih berani dengan gaya yang jauh dari normatif. Publik berharap media massa bisa setara itu
Andreas Hepp (2020) dalam bukunya Deep Mediatization, media tidak lagi sekadar saluran komunikasi, tetapi juga mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, berpolitik, membangun identitas, dan memahami realitas. Media (saluran komunikasi) berkembang bukan sekadar tambah banyak, tetapi saling terkoneksi, personal, dan menyusup ke dalam praktik sosial sehari-hari.
Masyarakat bebas memilih informasi mana yang mau di konsumsi sekaligus mendatarkan kekuasaan media massa arus utama sebagai pembentuk opini publik. Di tangan publik, kekuatan sumber informasi kini merata. Publik bisa melihat sejauh mana media massa diintervensi kekuasaan.
Saat era kejayaannya, media massa menjadi mediasi atau representasi hak publik. Di dalam dunia mediatization, masyarakat tidak hanya termediasi media, tetapi hidup di dalam lingkungan media yang sangat mendalam. Semakin dalam media baru digunakan publik, semakin berjarak media massa arus utama dengan kepentingan masyarakat.
Dengan ekosistem deep mediatization saat ini, influencer bisa mempengaruhi dan menentukan isu mana yang penting di masyarakat lalu di dorong ke publik agar publik merasakan hal penting yang sama. Ruang ekspresi yang luas tapi minim kurasi. Panggung teater pemerintah di media massa bisa kalah populer dibanding panggung standup komedi.
Ross Tapsell (2018) dalam Kuasa Media di Indonesia menyebut, selama media massa arus utama partisan maka masyarakat akan mencari saluran baru, sumber informasi alternatif dengan narasi yang beragam dan kritis di platform digital. Ini karena media massa arus utama gagal menyediakan ruang publik yang adil dan netral.
Padahal DNA media massa adalah to inform, to educate, to entertaint. Fungsi itu kini dijalankan panggung standup komedi. Mengembalikan fungsi jurnalistik yang otentik di tengah kondisi deep mediatization menjadi tidak mudah. Kepercayaan publik bahwa media massa adalah representasi masyarakat, tidak partisan, dan jadi mediasi antara kepentingan publik dengan pemerintah semakin tergerus.
- Terima kasih -
Taufan Hariyadi
(Jurnalis Televisi, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Hamka, Jakarta)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









