Deepfake Awal Mula Mundurnya Sri Mulyani

AKURAT.CO Ia tersenyum sambil terisak menatap lautan manusia menyanyikan lagu Bahasa Kalbu sebagai ungkapan terima kasih atas pengabdiannya. Ribuan manusia mengeluarkan ponsel mengabadikannya, bahkan sebagian kecil dari jurnalis yang ikut menangis dan memberi hormat.

Dia lah Sri Mulyani, digelari Menteri Terbaik di Dunia pada tahun 2018 dari World Government Summit, mengucapkan perpisahan sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, memutuskan untuk menjadi warga biasa dan awal mula semua ini karena deepfake.

Sebuah video Sri Mulyani diedit dengan menggunakan AI menyebut “Guru adalah beban negara.” Video itu tampak buram khas AI, tetapi dengan kekuatan sosial media, tanpa cek fakta disebar oleh masyarakat di TikTok, X, Instagram, Facebook, dan WhatsApp.

Baca Juga: Usai Pamit, Sri Mulyani Minta Privasi ke Publik

Akibatnya, jutaan orang langsung bereaksi emosional dan marah kepada SMI. Sri Mulyani cepat-cepat klarifikasi tetapi publik lebih mudah percaya dengan suara yang viral. Bahkan kemarahan publik memuncak, sebanyak dua kali rumah Sri Mulyani dijarah warga.

Dulu, tugas utama wartawan menjadi gatekeeper, penjaga gawang kebenaran, prinsip cek dan ricek yang menjadi fondasi kerja jurnalistik. Namun, di era social media, peran itu tidak hanya ditanggung oleh ruang redaksi. Kita sebagai individu yang memegang ponsel kini punya tanggung jawab baru menjadi fact-checker pribadi.

Social media dikendalikan algoritma dan digerakkan influencer. TikTok kini bisa digiring oleh akun-akun palsu dan AI yang lihai membentuk narasi. X dipenuhi buzzer politik yang siap menyerang atau membela tanpa peduli kebenaran.

Instagram penuh flexing dan dibumbui dengan ujaran kebencian. Facebook pun menjelma jadi warung kopi virtual, penuh guyonan receh bapak-bapak, tapi tak jarang jadi lahan subur hoaks dan provokasi. Media sosial adalah ruang bebas, tapi kebenaran kerap dipertanyakan.

Literasi digital jadi kebutuhan pokok hari ini. Tak cukup hanya bisa membaca dan menulis, tapi juga memahami konteks, menelusuri sumber, membedakan fakta dan opini, serta mengenali rekayasa digital seperti deepfake.

Beberapa artikel jurnal internasional menunjukkan deepfake mampu membentuk persepsi publik secara masif karena visual lebih dipercaya ketimbang teks. Bahkan, dalam kondisi tertentu, orang lebih memilih “apa yang tampak nyata” dibanding “apa yang benar”.

Deepfake terbukti ampuh disalahgunakan untuk mengelabui. "Hanya karena ucapan, padahal sudah lama jadi menteri dan kinerjanya bagus. Banyak yang percaya saja. Gampang terjebak," demikian pengakuan salah satu warganet yang sering tergocek video hoaks hasil rekayasa deepfake.

Tantangan semakin besar karena teknologi deepfake kian halus. Wajah bisa disalin, suara bisa ditiru, dan emosi bisa direkayasa. Konten deepfake mampu memengaruhi opini politik seseorang bahkan setelah mereka tahu bahwa itu palsu.

Dulu, kita dimanjakan dengan informasi jurnalis yang pasti valid. Hari ini, kita dituntut untuk memvalidasi informasi bagi diri sendiri. Setiap informasi butuh dikonfirmasi sebelum disebarkan ke orang lain. Jangan buru-buru marah, jangan cepat percaya. Di balik layar ponsel, kita bukan hanya sebagai audience tetapi juga menjadi produsen dan distributor informasi.

Era media sosial menggeser tanggung jawab cek ricek dari institusi ke individu. Ini bukan hanya soal etika digital, tapi soal bertahan dalam era informasi yang bisa saja hoaks. Jika publik tidak lagi peduli soal kebenaran, maka siapkah kita kehilangan orang-orang terbaik di negeri ini untuk kedua kalinya?