Protes Massa dan Pergeseran Perilaku Berwisata

DEMONSTRASI yang merebak di berbagai kota Indonesia minggu ini memperlihatkan wajah sosial yang menarik: masyarakat tampil dalam dinamika kolektif yang memengaruhi bukan hanya politik, tetapi juga perilaku keseharian, termasuk sektor pariwisata.

Artikel ini ingin memotret sisi lain dari peristiwa sosial ini, terutama dari sektor industri yang paling berwajah kota: pariwisata. Mengapa penting menyoroti sektor ini di tengah gejolak sosial yang tengah didera elit dan rakyat bangsa ini, mari kita pahami dulu persoalan dasarnya.

Tanpa perlu terlalu akademik, industri pariwisata adalah berbagai tindakan dan perilaku masyarakat yang memerlukan pemenuhan rasa ketenangan, rileks, dan kenyamanan. Hal ini bisa terpenuhi dengan adanya tempat nongkrong seperti kafe, atau tempat penginapan seperti hotel, atau tempat permainan dan sebagainya.

Baca Juga: Karimun Jawa: Pesona Bahari dan Peran Lokal dalam Membangun Wisata Berkelanjutan

Tiga Wajah Partisipasi Sosial

Untuk memotret posisi industri pariwisata di masa protes sosial masyarakat, kita bisa melihatnya dari teori pengelompokkan sosial masyarakat. Berikut penjelasannya:

Pertama, ada kelompok masyarakat yang peduli penuh pada persoalan kebangsaan. Mereka turun ke jalan, menyuarakan aspirasi dengan lantang, dan menghidupkan ruang demokrasi sebagaimana dijamin konstitusi. Suara mereka menggema, baik di jalanan maupun di media sosial.

Bahkan di ruang digital, ekspresi cenderung lebih tajam, bahkan kasar, karena anonimitas memberi keberanian ekstra. Namun faktanya, viralitas di dunia maya sering memaksa dunia nyata menanggapi, baik melalui tindakan represif maupun revisi kebijakan. Bahkan ada pameo: “no viral no justice”.

Kedua, kelompok “ikut arus”—mereka yang terjun ke jalan atau meramaikan ruang digital bukan karena memahami seluruh narasi, tetapi karena dorongan situasi. Sebagian hanya ingin perubahan yang menyentuh kehidupan sehari-hari: harga pangan, biaya hidup, atau akses layanan publik. Ketika mereka ditanya soal isu besar, mungkin gagap. Tetapi stigma “tidak paham” justru keliru. Kehadiran mereka menunjukkan irisan kepentingan riil, sekecil apa pun, yang tak terakomodasi negara.

Kelompok yang ikut meramaikan ini, jika dibedah lebih dalam, mungkin irisannya tidak terlalu banyak dalam kehidupan mereka. Namun demikian, sekecil apapun irisan tersebut dalam konteks perubahan bisa tetap berdampak signifikan.

Ketiga, kelompok mapan secara ekonomi. Mereka tidak ikut turun, tetapi memilih menepi. Alih-alih berada di pusat demonstrasi, mereka mengalihkan energi ke pinggiran kota, menyewa villa atau hotel, bekerja dari sana, dan menjaga produktivitas. Sekilas tampak apatis, padahal secara struktural kehadiran kelompok ini penting: bila mereka ikut berhenti bekerja, roda ekonomi bisa macet total.

Ketiga kelompok ini—yang memimpin aksi, yang ikut meramaikan, dan yang menepi—semuanya memiliki kontribusi masing-masing dalam ekologi sosial. Sehingga sejatinya, secara positif kontribusi ketiganya pada perubahan sosial bisa tetap besar dan tidak bisa dibeda-bedakan.

Imbas ke Industri Pariwisata

Di titik ini, menarik membaca imbasnya ke pariwisata. Industri berbasis leisure di pusat kota—kafe, karaoke, tempat hiburan—biasanya meredup karena khawatir terseret amuk massa. Sebaliknya, pelaku usaha kecil justru mendapat momentum: pedagang kopi motoran, penjual nasi bungkus, atau penjaja minuman es keliling melayani demonstran dengan riang. Foto-foto viral memperlihatkan demonstran istirahat sambil menyeruput kopi jalanan sebelum kembali berorasi.

Sementara itu, hotel dan resort di pinggiran kota mengalami lonjakan okupansi. Biasanya ramai di akhir pekan, kini justru penuh di hari kerja karena kelas menengah menghindari keramaian. Fenomena ini menciptakan “redistribusi ekonomi wisata”: pusat kota lesu, pinggiran kota hidup. Roda ekonomi memang terguncang di satu titik, tetapi berputar di titik lain.

Menjaga Stabilitas

Namun kita tahu, industri pariwisata tidak bisa selamanya bergantung pada “anomali demonstrasi”. Stabilitas sosial jauh lebih produktif bagi pariwisata daripada situasi gaduh. Pariwisata tumbuh di ruang aman, nyaman, dan berjangka panjang. Demonstrasi boleh jadi menciptakan denyut sesaat, tetapi tidak bisa dijadikan tumpuan.

Karena itu, bola tanggung jawab kembali pada pemerintah. Publik muak pada korupsi dan ketidakadilan. Jika elit politik masih main-main, protes akan terus membesar. Dan jika terlalu besar, selain rawan ditunggangi, juga bisa melenceng ke arah yang tidak bisa kita perkirakan.

Jalan keluarnya jelas: segera sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor, miskinkan mereka secara hukum, dan pulihkan kepercayaan rakyat. Negara harus hadir bukan hanya dengan narasi, tapi dengan keberanian politik yang nyata.

Saat ini, pemerintah yang sedang berkuasa, cukup kuat untuk melaksanakan mandat tersebut. Sehingga momentum rakyat mendukung bersih-bersih secara radikal kepada para koruptor, harus diamplifikasi dengan tepat, strategis dan cepat. Karena selama pemerintah gagal memberi jawaban tegas, demonstrasi akan menjadi bahasa rakyat yang paling rasional.

Sementara pariwisata, suka atau tidak, akan terus menjadi cermin getir dari turbulensi sosial ini. Oleh karena itu, menyelamatkan bangsa, tentu dan pasti akan menyelamatkan pariwisata itu sendiri. [ ]

 ------

*Tantan Hermansah, Pengajar Sosiologi Perkotaan UIN Jakarta