Kebut Pembangunan PLTN, Komisi XII: Perlu NEPIO

"Kesiapan Indonesia di dalam membangun ketenaganukliran ini memang harus kita persiapkan dari segala aspek. Dari aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan lainnya," ujar Bambang di sela rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

 

Ia menyoroti pentingnya pembentukan NEPIO (Nuclear Energy Programme Implementing Organization) sebagai standar praktik terbaik (best practice) dalam pembangunan PLTN di berbagai negara.

 

Menurutnya, NEPIO akan mempercepat seluruh proses dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proyek nuklir nasional.

 

"Hari ini kita mendorong kepada pemerintah agar persoalan kelembagaan ini segera dikonkretkan. Salah satunya adalah perlunya NEPIO, yang berfungsi untuk mengakselerasikan segala hal dalam pembangunan PLTN," jelasnya.

 

 

Rapat kali ini juga membahas ketidaksinkronan antara lembaga-lembaga terkait, seperti INUKI, BRIN, dan BAPETEN, yang dinilai perlu segera diselaraskan demi kelancaran rencana pembangunan nuklir.

 

"Kita juga tadi membahas beberapa persoalan yang ada antara INUKI, BRIN, dan BAPETEN. Ini perlu dibuat clear, jangan sampai menjadi hambatan, apalagi saat Juni-Juli nanti ketika IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional) datang untuk melakukan assessment," tegasnya.

 

Bambang menilai rapat kali ini berjalan sangat konstruktif, memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menyongsong era baru pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi nasional.

 

"Rapat hari ini sangat bagus, konstruktif, dan kita jadi tahu sampai pada posisi apa kesiapan Indonesia dalam rencana pembangunan PLTN," tukasnya.