Akurat Logo

Publik Dukung Sanksi OJK terhadap Supra Sekuritas, Tanggung Jawab Pandu Sjahrir Jadi Sorotan

Wahyu SK | 5 November 2026, 23:03 WIB
Publik Dukung Sanksi OJK terhadap Supra Sekuritas, Tanggung Jawab Pandu Sjahrir Jadi Sorotan
Pengamat ekonomi-politik, Muhammad Ridha, mendesak Pandu Sjahrir mundur dari CIO Danantara karena risiko benturan kepentingan. - Foto: Dok. Pribadi

AKURAT.CO Langkah tegas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Supra Sekuritas Indonesia terkait perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), mendapat dukungan dari publik.

Dukungan tersebut salah satunya datang dari Muhammad Ridha, pengamat ekonomi-politik yang merupakan alumnus Northwestern University, AS.

Ia juga mendesak Pandu Sjahrir mundur dari jabatan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia karena risiko benturan kepentingan yang timbul dari kepemilikan saham tidak langsungnya di perusahaan sekuritas tersebut.

"Saya mendukung ketegasan OJK dalam menegakkan aturan pasar modal. Kasus ini sekaligus menuntut pertanggungjawaban dari Danantara. Pejabat yang memegang kewenangan atas investasi aset

negara harus tunduk pada standar yang tinggi dalam mengungkap dan mengelola kepentingan bisnis pribadinya," jelas Ridha, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Bidik Investor Global, Danantara Jajaki Kerja Sama Strategis dengan TIME

Sebelumnya, Pandu Sjahrir menyatakan bahwa dirinya merupakan pemegang saham minoritas pasif dan proses pelepasan kepemilikan tidak langsungnya di Supra Sekuritas telah dimulai 1 Juni 2026.

Ia juga menyatakan Danantara tidak pernah bekerja sama atau bertransaksi dengan perusahaan tersebut.

Namun menurut Ridha, Danantara perlu menjelaskan kapan pelepasan saham itu tuntas, kapan kepemilikan tersebut dilaporkan kepada lembaga, dan langkah apa yang diambil untuk mencegah benturan kepentingan selama Pandu menjabat.

"Pandu Sjahrir seharusnya mundur dari jabatannya sebagai CIO Danantara. Dasar desakan ini adalah tanggung jawab atas jabatan publik yang ia pegang. Ketika pejabat yang berwenang mengarahkan investasi aset negara juga memiliki kepentingan finansial pribadi di industri pasar modal, publik berhak mengetahui bagaimana kedua kepentingan itu dipisahkan sejak awal," jelasnya.

Ridha menilai pergantian pejabat perlu disertai perubahan mendasar dalam cara Danantara dikelola.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

W
Reporter
Wahyu SK
W
Editor
Wahyu SK