Prabowo Targetkan Sekolah Rakyat Jangkau 150.000 Siswa di 2027

AKURAT.CO Kementerian Sosial menegaskan keberadaan program Sekolah Rakyat dirancang untuk melengkapi dan memperkuat sistem pendidikan nasional yang sudah ada, khususnya dalam menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program ini berjalan seiring dengan upaya pembenahan sekolah negeri di jalurnya masing-masing. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Deliani, menjelaskan kehadiran Sekolah Rakyat tidak dimaksudkan untuk bersaing maupun mengambil alih alokasi anggaran pendidikan yang sudah berjalan.

"Sekolah Rakyat melengkapi sekolah negeri yang terus dibenahi di jalurnya masing-masing, bukan menyaingi atau mengambil alih anggarannya," kata Devi Deliani, di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga: Kementerian PU Kebut Pembangunan 9 Sekolah Rakyat di Sulsel, Kapasitas Capai 11.340 Siswa

Program ini dilaksanakan secara terukur, sesuai dengan direktif Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan di seluruh Indonesia.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, negara menargetkan lebih dari 150.000 siswa dapat terlayani pada 2027. Target jangka panjang kita hingga kelak, setiap kabupaten dan kota memiliki gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa," lanjutnya.

Baca Juga: Seskab Teddy Mendengar dan Peduli, Fasilitasi Siswa Sekolah Rakyat Periksa Kesehatan Mata

Inisiatif ini sebagai langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, melalui pemberian hak pendidikan yang setara dan inklusif.

"Sekolah Rakyat adalah janji bahwa tidak ada anak Indonesia yang harus mewarisi kemiskinan orang tuanya hanya karena tidak pernah diberi kesempatan. Ini adalah bentuk investasi bangsa untuk menciptakan anak cucu dan generasi mendatang yang tumbuh lebih adil dan sejahtera," tegas Devi.

Dengan komitmen perluasan fasilitas fisik dan sistem kuota penampungan di setiap daerah, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat dapat menjadi jembatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan hak dasar pendidikan tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga.