Kasus Keracunan MBG Terus Terjadi, DPR Buka Opsi Bentuk Panja atau Pansus

AKURAT.CO Komisi IX DPR membuka opsi pembentukan panitia kerja (Panja) hingga panitia khusus (Pansus) untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika kasus keracunan terus terjadi.

Namun, pembentukan Pansus harus melalui kesepakatan lintas komisi di DPR serta mendapat persetujuan pimpinan DPR. Sementara itu, hingga kini anggota Komisi IX belum mencapai kesepakatan untuk membentuk Panja maupun Pansus.

"Kalau kita bicara pansus tentu harus ada kesepakatan dengan komisi-komisi yang ada di DPR," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Komisi IX DPR Kritisi BGN yang Sebut Guru dan Orang Tua Bikin Gaduh Soal Keracunan MBG: Ini untuk Cari Keadilan

Menurutnya, pembentukan Panja merupakan kewenangan Komisi IX, sedangkan Pansus membutuhkan keterlibatan komisi lain karena bersifat lintas komisi.

"Dan sampai hari ini, poksi-poksi yang ada di Komisi IX kita belum mencapai kata sepakat. Baik itu untuk membuat panja, apalagi membuat pansus karena pansus itu kan harus lintas komisi dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR," ujarnya.

Meski demikian, kemungkinan pembentukan Panja maupun Pansus dapat terbuka apabila kasus keracunan MBG terus terjadi dan tidak ada perbaikan mendasar dalam pelaksanaan program.

"Tetapi kalau tidak ada perbaikan secara fundamental maka bisa saja ke depan kita mungkin di Komisi IX membuat panja terkait dengan pengawasan program MBG atau bahkan lintas komisi untuk membuat pansus ya, tidak menutup kemungkinan," lanjutnya.

Baca Juga: Polisi Harus Proaktif Usut Kasus Keracunan MBG, Komisi IX DPR: Tak Perlu Tunggu Laporan Korban

Charles menegaskan, DPR masih memberikan kesempatan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dan jajaran untuk melakukan pembenahan. Dia berharap, program MBG dapat berjalan sesuai tujuan sekaligus menjamin keamanan makanan bagi anak-anak Indonesia.

"Tapi sekali lagi, kita masih memberikan kesempatan kepada Pak Sudaryono dan Badan Gizi Nasional untuk bisa memperbaiki program ini sehingga program ini bisa bermanfaat dan aman untuk anak-anak Indonesia," tuturnya.

Saat ditanya apakah jumlah korban yang telah mencapai lebih dari 53 ribu orang sudah terlalu banyak untuk sekadar ditangani melalui pemberian keterangan, Charles mengakui angka tersebut sudah sangat besar.