Komdigi Harus Lebih Tegas Jaga Ruang Digital dari Hoaks dan Disinformasi

AKURAT.CO Maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, serta perang narasi di media sosial telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar yang jelas. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu meningkatkan ketegasan dalam menjaga ruang digital nasional.
"Kami meminta Komdigi untuk bertindak lebih tegas. Patroli digital harus diperkuat dan dilakukan secara konsisten. Ruang digital Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi tempat berkembangnya hoaks, fitnah, dan propaganda yang menyesatkan masyarakat," Sekretaris Jenderal Pasbata Sri Budianto, Senin (3/8/2026).
Pasbata juga meminta Komdigi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri akun-akun yang diduga mengatasnamakan media atau menggunakan identitas layaknya media berita namun menyebarkan informasi yang tidak akurat, manipulatif, atau melanggar hukum.
"Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, proseslah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera," imbuhnya.
Dia menegaskan, seruan tersebut bukan merupakan upaya membatasi kebebasan pers maupun kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, demokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, atau informasi yang menyesatkan.
"Kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Yang harus dilindungi adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Budianto.
Dia mengingatkan masyarakat telah terlalu lama diadu domba oleh sesama anak bangsa melalui informasi yang belum tentu benar. Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu, dan jangan biarkan media sosial menjadi arena konflik yang dibangun di atas hoaks dan provokasi.
Baca Juga: Pigai Bantah Ajakan Belanja Rp1 Juta per Bulan di Kopdes Merah Putih, Minta Publik Waspadai Hoaks
Untuk itu, Pasbata mengajak seluruh masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima informasi serta tidak mudah mempercayai konten yang belum terverifikasi.
"Bangsa ini memiliki tantangan besar yang harus diselesaikan bersama. Energi nasional seharusnya diarahkan untuk mengawal program-program prioritas Presiden, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan, bukan terus-menerus habis untuk melayani perang narasi yang tidak berdasarkan fakta," jelasnya.
Budianto menegaskan, menjaga ruang digital merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya, sehingga ruang digital menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan alat untuk memecah belah masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November







