Golkar Soroti Tantangan Infrastruktur dan Hacking jika E-Voting Diterapkan dalam Sistem Pemilu

AKURAT.CO Partai Golkar menyoroti tantangan yang dihadapi jika e-voting atau pemilihan secara elektronik diterapkan dalam sistem pemilu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang juga Anggota Komisi II DPR, menyebut e-voting bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi karena mempermudah partisipasi masyarakat.

Menurutnya, hal ini perlu diatur lebih lanjut melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) jika pemerintah ingin menerapkannya secara nasional.

"Kalau kita bicara tentang soal apakah kita mau menerapkan e-voting atau tidak. Pertama, ini adalah bagian dari isu-isu yang harus kita selesaikan dalam revisi UU Pemilu. Jadi, ini adalah bagian kita untuk mencoba tetap meningkatkan kualitas sistem pemilu kita," jelas Doli, di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Senin (1/6/2026).

Ia menjelaskan, digitalisasi tidak hanya terbatas pada proses pemungutan suara. Ada beberapa tahapan berbasis elektronik yang bisa diterapkan untuk menciptakan efisiensi anggaran negara, seperti e-counting dan e-recapitulation.

Baca Juga: Ganjar Kritik Wacana RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah: Kewenangan Legislasi Ada di DPR

"Intinya adalah penggunaan sistem digital atau sistem elektronisasi di tahapan pemilu itu bagian untuk kita memudahkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemilu. Yang kedua mungkin bisa jadi lebih murah, lebih efisien," ujar Doli.

Pemanfaatan digitalisasi juga dapat membuat proses pemilu menjadi lebih transparan dan akuntabel. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan berat yang harus diselesaikan pemerintah.

Indonesia dinilai masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR), terutama mengenai kesiapan fasilitas penunjang di berbagai daerah.

"Cuma kita harus bisa juga mempersiapkan, ya ada persyarat yang harus kita penuhi salah satunya infrastruktur, infrastruktur jaringan internet kita misalnya. Kita kan masih banyak PR, jangankan jaringan internet, jaringan listrik kita juga masih belum," beber Doli.

Selain masalah fisik, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Transformasi menuju sistem digital memerlukan adaptasi kebiasaan yang tidak instan di tengah masyarakat luas.

Baca Juga: Jelang Politik 2029, PDIP Bentuk Tim Khusus Bedah UU Pemilu

"Kemudian yang kedua apakah semua masyarakat kita ini sudah melek digital misalnya, secara kultural itu kita sudah terbiasa dengan budayaan atau budaya digital ini," katanya.

Tantangan terakhir yang tidak kalah krusial adalah aspek keamanan siber dan mentalitas menghadapi teknologi baru. Doli membeberkan bahwa negara yang sudah lama mengadopsi sistem ini justru mulai balik arah akibat ancaman peretasan.

"Termasuk mempersiapkan mental kita karena begini, sistem digital ini juga ada kelemahannya. Di beberapa negara yang sudah bertahun-tahun menerapkannya sekarang sudah mulai agak ditinggalkan karena sudah rawan hacking," tutur Doli.

Oleh karena itu, ia menilai terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan persiapkan jika pemerintah ingin benar-benar menerapkan sistem e-voting.

"Jadi, saya kira kalau kita mau menerapkannya tahun 2029 atau mau kapan pun kita harus memenuhi syarat-syaratnya yang cukup panjang. Itu tadi soal infrastruktur, soal kultur dan mental digital kita dan seterusnya," jelas Doli.

Baca Juga: Putusan MK Soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Diakomodir di RUU Pemilu