Putus Rantai Kemiskinan Sejak Dini, Kemensos Ajak Pemda Sukseskan Program Sekolah Rakyat

AKURAT.CO Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi pemerintah Kabupaten Kutai, Sinjai, dan Kaimana di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Agus Jabo menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Presiden memerintahkan pemutusan transmisi kemiskinan harus dimulai sejak dini, sejak SD. Sekolah Rakyat ini program prioritas Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan," kata Agus Jabo.

Baca Juga: Mensos Minta Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat Dipercepat, Tapi Tetap Tepat Sasaran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 4 juta anak yang tidak bersekolah. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto meminta setiap pemerintah daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa.

"Presiden ingin kemiskinan segera selesai. Dalam kondisi tertentu, orang tua yang kurang mampu meminta anak ikut bekerja, itu yang Presiden tidak mau," ujarnya.

Tahun ini, terdapat 104 titik Sekolah Rakyat permanen yang disiapkan untuk menggantikan Sekolah Rakyat rintisan, meski saat ini baru 93 titik yang berjalan karena beberapa lokasi masih menghadapi kendala.

Sementara untuk 2026, pemerintah menyiapkan tambahan 143 titik baru di luar lokasi yang sudah ada. Seluruh usulan daerah yang memenuhi syarat, nantinya akan diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sosial untuk ditetapkan pembangunannya.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga pemerintah daerah dari Kutai, Sinjai, dan Kaimana melaporkan kesiapan lahan, progres pembangunan Sekolah Rakyat, hingga usulan program pemberdayaan dan perlindungan sosial di masing-masing wilayah.

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, melaporkan kesiapan lahan seluas tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Belum Genap Setahun Berdiri, Sekolah Rakyat Sudah Panen Prestasi

Legalitas lahan telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan saat ini lokasi tengah memasuki tahap pematangan lahan. Area tersebut dinilai strategis karena memiliki akses jalan dan dekat dengan permukiman warga.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana diwakili oleh Wakil Ketua III DPRK Kaimana, Dennis Yusuf Sawi, menyampaikan kendala lahan yang masih berupa rawa sehingga membutuhkan penimbunan sebelum dapat digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Terkait Sekolah Rakyat di Kaimana, lahannya sebenarnya sudah ada. Namun kondisi lahannya masih berupa rawa sehingga perlu penimbunan," ujar Dennis.