Mensos Minta Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat Dipercepat, Tapi Tetap Tepat Sasaran

AKURAT.CO Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, meminta jajarannya untuk mempercepat penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dengan tetap menjaga ketepatan sasaran. Selain mengejar jumlah, proses rekrutmen siswa juga harus benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.

"Tolong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung turun bersama Pak Bupati," kata Saifullah saat memimpin rapat di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Rapat diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan Balai se-Indonesia melalui Zoom. Sementara jajaran Eselon I dan II, para Kepala Biro, para Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri mengikuti secara offline.

Baca Juga: Belum Genap Setahun Berdiri, Sekolah Rakyat Sudah Panen Prestasi

Menindaklanjuti arahan, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal melaporkan hingga saat ini proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat telah mencapai 12.676 anak.

Rinciannya terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Proses penjaringan masih terus berlangsung hingga jelang tahun ajaran baru.

Pemerintah menargetkan siswa baru yang akan diterima pada tahun ini sebanyak 32.640 siswa. Sementara jumlah existing siswa yang sudah belajar di 166 Sekolah Rakyat sebanyak 14.936 siswa.

Selain membahas penjangkauan siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Gus Ipul, panggilan akrabnya, menilai pengadaan harus dibenahi sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang," ujarnya.

Gus Ipul menyampaikan sejumlah catatan yang masih ditemukan dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan pagu yang minim pertimbangan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terlambat, HPS yang tidak matang, hingga administrasi yang kurang tertib.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Pacitan Dikebut, Progres Tembus 50 Persen

Karena itu, dia meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional dan selaras dengan struktur jabatan agar kontrol internal lebih kuat. "Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, memaparkan hasil evaluasi pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Sejumlah item kebutuhan akan disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan waktu penggunaannya.

Dia menjelaskan, pengadaan pemerintah wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5), sehingga tidak dapat dilakukan melalui platform e-commerce umum.