Dahnil Anzar Klarifikasi Isu War Tiket Haji: Masih Kajian Internal

AKURAT.CO Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa wacana war tiket haji bukan menjadi prioritas pemerintah saat ini. Dia memastikan fokus utama kementerian adalah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

"Saya mohon maaf, pimpinan. Seperti yang kami sampaikan, ini pembahasan kami di rakernas, Pak Hidayat. Kami tahu persis mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas," kata Dahnil, dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan, isu war tiket berkembang di ruang publik setelah dibahas dalam forum internal, bukan karena menjadi agenda utama pemerintah.

Baca Juga: Anggota Komisi VIII DPR Minta Wacana War Tiket Haji Dihentikan, Fokus pada Penyelenggaraan Ibadah

"Tapi kemudian ditangkap oleh teman-teman media sebagai salah satu isu yang menarik. Nah, kemudian berkembanglah. Kalau ditanya di internal kami, mana yang prioritas? Kami sedang prioritas persiapan 2026," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih bersifat kajian internal dan bukan kebijakan yang sedang dijalankan. "Jadi, bukan sengaja kami kembang-kembangkan ini prioritas kami, bukan, Pak," tegasnya.

Sebelum Dahnil menyampaikan hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan bahwa wacana war tiket tidak hanya soal mempercepat antrean, tetapi juga harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"War tiket itu bukan hanya terkait dengan mempersingkat lamanya masa antrean jemaah, tapi kesesuaian dengan aturan perundangan, Pak," kata Hidayat.

Dia juga menegaskan bahwa pembahasan wacana tersebut telah disepakati untuk ditangguhkan. Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menilai isu tersebut tetap perlu dibahas dalam jangka panjang, mengingat besarnya jumlah antrean jemaah haji.

Baca Juga: Komnas Haji Kritik Wacana War Tiket Haji: Perlu Dipertimbangkan!

"Itu harus kita bahas. Ini memang problem 5 juta jemaah ini harus kita bahas. Kapan kita bahas, kalau menunggu haji, pokoknya urusan haji ini kan tidak berhenti," kata Marwan.

Namun, dia mengingatkan agar penyampaian wacana tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. "Jangan sampai ada bahasa yang meresahkan 5 juta ini. Nanti 5 juta tidak diurus terus berburu tiket orang lain yang kaya-kaya itu, jangan sampai ada penyampaian kita yang menjadikan mereka resah," tegasnya.

DPR dan pemerintah pun sepakat bahwa pembahasan war tiket akan dilakukan secara hati-hati di kemudian hari, sementara fokus saat ini tetap pada optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji 2026.