Ratusan Guru Madrasah Swasta Gelar Aksi di DPR, Tuntut Kesetaraan dalam Seleksi PPPK

AKURAT.CO Ratusan guru madrasah melakukan aksi demonstrasi dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, untuk menuntut agar DPR RI mendorong pemerintah agar tidak diskriminasi terhadap guru madrasah swasta.

Para guru menuntut kesejahteraan dan keseteraan hak serta status kepegawaian PPPK, agar disamakan dengan guru madrasah negeri di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Dari pantauan di lapangan, para demonstran mulai mendatangi gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 09.30 WIB dengan satu mobil komando dan juga banner besar diikuti ratusan guru madrasah swasta.

Baca Juga: THR PPPK dan PNS 2026: Jadwal Pencairan, Nominal, Syarat, hingga Dasar Hukumnya Lengkap

Selain itu, pemerintah diharapkan agar guru madrasah swasta dapat ditempatkan di seleksi PPPK dan dapat disertakan di madrasah negeri ataupun swasta.

Para demonstran juga menuntut tunjangan sertifikasi atau tunjangan lainnya dibayarkan secara rutin setiap bulannya (seperti sistem penggajian). Serta juga diharapkan diterbitkan INPRES tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah dan kesejahteraan guru madrasah swasta.

"Kita dipanggil karena kebijakan enggak pernah hadir untuk guru-guru madrasah swasta yang ada di bawah naungan Kemenag. Mari kita ramaikan, sukseskan dan gaungkan untuk perjuangan kita," kata salah satu orator, Rabu (11/2/2026). 

Berkaitan dengan ini telah diagendakan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akan menerima sekitar 30 orang perwakilan dari peserta aksi untuk melakukan audiensi di Gedung DPR RI.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, sebanyak 1.060 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran dikerahkan untuk memberikan pelayanan agar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Baca Juga: PPPK BGN Tahap 3 dan 4 Segera Dibuka, Formasi Tembus 32 Ribu

Seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional. Kehadiran aparat semata-mata untuk melayani masyarakat, serta menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

"Kita hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat. Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional," ujar Reynold.

Dia mengimbau para orator dan peserta aksi agar tetap tertib, tidak memprovokasi massa lain, tidak menutup jalan umum, serta tidak melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum. Kapolres juga menekankan agar massa aksi tidak melawan petugas dan bersama-sama menjaga ketertiban.

Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI diimbau tidak terpancing provokasi. Bagi pengguna jalan, kepolisian menyarankan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung.

"Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif," jelas Kapolres.