Satgas PRR Kebut Pembangunan Hunian Pascabencana di Sumatera

Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto | 12 Februari 2026, 09:49 WIB

AKURAT.CO Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera akan mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak.

Menurut Ketua Satgas PRR Pascabencana di Wilayah Sumatera, Tito Karnavian, warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.

Karena itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hilang sepenuhnya.

"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," ujar Tito, dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Terkait penyediaan hunian sementara (huntara), Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah diselesaikan di tiga provinsi terdampak bencana.

Selain melalui pembangunan fisik langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.

Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan.

Bantuan itu juga dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, agar warga terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.

Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan huntap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Hingga saat ini, pembangunan tersebut terus menunjukkan progres yang positif.

Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memastikan target pembangunan huntap berjalan sesuai rencana, yakni 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.

Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun berada di lokasi masih aman tersedia pilihan pembangunan kembali secara in situ di tanah sendiri oleh BNPB.

Sementara, bagi warga yang berada di zona rawan, pemerintah menyediakan opsi relokasi secara berkelompok dalam satu kompleks yang dikerjakan oleh Kementerian PKP.

"Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP," kata Tito, yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri.

Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan seluruh target hunian dapat segera terpenuhi. Sekaligus mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera.