Golkar Soal Polemik Purbaya–Trenggono: Tak Perlu Dibesar-besarkan

AKURAT.CO Partai Golkar merespons polemik terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, terkait anggaran pengadaan kapal yang sempat memicu perdebatan di ruang publik dan media sosial.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai dinamika tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, perbedaan pandangan antarmenteri dalam kabinet kerap kali hanya persoalan perspektif.

"Kadang-kadang gaduhnya itu di medsos saja ya kan. Kadang-kadang hanya persoalan beda perspektif saja. Setengah gelas itu, setengah kosong atau setengah isi, kadang-kadang itu kalau di medsos sudah ribut itu. Kadang-kadang hanya beda perspektif saja itu, enggak perlu dibesar-besarkan juga," ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Golkar, sebagai partai pendukung pemerintah, tetap fokus pada upaya menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Golkar DPR itu memandang perbedaan pendapat di internal kabinet sebagai hal yang wajar, selama substansinya untuk perbaikan kebijakan. Saat ditanya apakah perdebatan terbuka di media sosial bijak dilakukan oleh para menteri, dia menyarankan komunikasi langsung sebagai solusi.

"Ya kayaknya perlu ngomong-ngomong, ngopi-ngopi aja ya. Sambil ngopi-ngopi selesai itu urusan itu," katanya.

Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah Menkeu Purbaya mempertanyakan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dinilai belum memaksimalkan anggaran untuk pengadaan kapal. Dia mengaku menerima keluhan dari pelaku industri galangan kapal nasional, yang belum mendapatkan pesanan, padahal anggaran telah disetujui dan dicairkan.

"Kenapa KKP belum ada order di sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya sudah saya anggarin loh, rugi saya Pak, sudah ngutang, disalokasi, enggak dipakai," ujar Purbaya dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pernyataan tersebut kemudian direspons oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melalui akun Instagram pribadinya. Dia menyatakan, anggaran pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris dan meminta Menteri Keuangan mengecek kembali data internal.

"Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tulis Trenggono.

Polemik tersebut memicu perbincangan luas di media sosial. Namun Golkar memandang dinamika itu sebagai bagian dari komunikasi kebijakan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi internal kabinet, tanpa perlu memperkeruh suasana di ruang publik.