Pembangunan Keluarga Jadi Kunci Menjaga Keseimbangan Demografi

AKURAT.CO Pembangunan keluarga menjadi salah satu fokus pemerintah dengan menjaga keseimbangan struktur demografi Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan, pengendalian kelahiran tidak hanya terbatas dengan alat kontrasepsi. Namun juga dapat menempatkan kontrasepsi dalam konteks pembangunan keluarga dan kependudukan secara menyeluruh.

"Indonesia menargetkan Total Fertility Rate (TFR) berada di angka 2,1 atau replacement rate, agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang," ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurut Woro, angka tersebut dianggap krusial untuk menjaga struktur demografi tetap seimbang. Jika angka kelahiran turun di bawah 2,1 secara konsisten, Indonesia berpotensi lebih cepat memasuki fase aging population.

"Saat ini, proporsi penduduk lansia Indonesia telah mencapai sekitar 12 persen. Padahal, sebuah negara sudah dikategorikan sebagai masyarakat menua ketika angka lansia menembus 10 persen," ujarnya.

Data yang ada menunjukkan bahwa pada 2045 jumlah lansia bisa mencapai 20 persen dari total populasi. Karena itu, dibutuhkan perencanaan jangka panjang ke depannya.

"Persiapan menuju masyarakat menua tidak bisa mendadak. Kita harus mulai sekarang menyiapkan layanan lansia yang terpadu, memastikan mereka tetap sehat, bermartabat dan produktif," jelasnya.

Woro mencontohkan praktik di negara Jepang, di mana lansia tetap aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Untuk itu, Indonesia juga dapat melakukan persiapan ekosistem serupa sejak dini. Hal ini diperkuat dengan melihat dinamika sosial yang juga turut memengaruhi angka kelahiran.

"Biaya hidup yang meningkat, mahalnya pendidikan, sulitnya kepemilikan rumah, hingga fenomena generasi sandwich membuat banyak pasangan menunda atau bahkan menghindari memiliki anak," kata woro.

Dalam hal ini, pemerintah melakukan terobosan dengan berbagai program lintas kementerian dan lembaga terkait. Seperti menggandeng Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan teknis kepada penghulu dan penyuluh, agar edukasi pernikahan dapat menjangkau remaja usia sekolah.

Selain juga program Generasi Berencana (GenRe) melibatkan para remaja agar menjadi agen edukasi sebaya, termasuk melalui media sosial.

Serta gerakan Astamantra untuk membangun keluarga di era digital. Dengan mendorong pengurangan screen time, memperbanyak green time, serta memperkuat interaksi keluarga.

"Inisiatif lain seperti Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga juga digagas untuk menghidupkan kembali komunikasi tanpa gawai di rumah," tutur Woro.

Pemerintah juga fokus untuk menjaga bonus demografi. Pasalnya, struktur demografi hari ini merupakan fondasi Indonesia di masa depan.

"Bonus demografi hanya akan optimal jika generasi muda sehat, terdidik dan siap produktif. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia bisa menghadapi beban sosial akibat populasi menua tanpa kesiapan sistem," jelasnya.

Oleh karenanya, perencanaan pembangunan keluarga bukan hanya soal kelahiran hari ini tetapi tentang memastikan Indonesia tetap tangguh secara sosial dan ekonomi pada 2045.

"Fokus kita bukan semata-mata pada alat kontrasepsi, melainkan bagaimana menyiapkan kualitas struktur demografi ke depan," demikian Woro.