Akurat

Prabowo: Hukum Tidak Boleh Jadi Alat Memukul Lawan Politik

Moehamad Dheny Permana | 13 Februari 2026, 22:55 WIB
Prabowo: Hukum Tidak Boleh Jadi Alat Memukul Lawan Politik



AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar mematuhi hukum yang berlaku.

Presiden Prabowo juga meminta agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenangnya.

"Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh," katanya, dalam Indonesia Economic Outlook, di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Hal itu pernah dibuktikan Presiden Prabowo saat tidak segan-segan memberikan abolisi dan amnesti terhadap sejumlah tokoh politik. Menurutnya, pengadilan harus memberikan keputusan yang adil.

Jika ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka penegak hukum tidak boleh memberikan putusan yang keliru.

"Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo: MBG Perkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin stabilitas dan ketenangan masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahan yang bersih dan adil merupakan prasyarat menuju kemajuan.

"Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil," jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan akan diregenerasi.

Presiden Prabowo juga tengah menyiapkan institusi-institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi aparat hukum. Sebanyak 10 universitas baru sedang dibangun, satu lembaga bahkan khusus untuk administrasi pemerintahan.

"Putra putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok. Kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik. There is nobody that cannot be replaced," katanya.

Presiden Prabowo lantas memerintahkan semua kementerian dan lembaga, termasuk Danantara, untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak punya performa baik.

Sebaliknya, Presiden Prabowo berterima kasih kepada semua penegak hukum yang telah bekerja keras.

Baca Juga: Prabowo: Penerima Manfaat Program MBG Capai 60,2 Juta Jiwa

 

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.