Menko PM Minta BPJS Kesehatan Benahi Politik Anggaran: Jangan Lagi Ada Defisit

AKURAT.CO Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa kunci utama tranformasi BPJS Kesehatan terletak pada politik anggaran yang tepat.

Dia mendorong pembenahan kebijakan anggaran yang dimulai dari ketepatan subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI), akurasi data, serta pilihan program yang efektif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin dalam Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Pemutakhiran Data Peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala BPS, dan jajaran direksi BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (23/2/2026).

"Mari kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi di tahun-tahun ini. Enggak ada defisit-defisit lagi kebanyakan tantangan kita dan mulai yang pertama, politik anggaran kita benahi. Kebijakan anggaran yang tepat, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat. Lalu dimulai dengan pilihan-pilihan program yang tepat, diikuti dengan partisipasi, keterlibatan," kata Muhaimin.

Dia menegaskan, pergantian direksi baru di BPJS Kesehatan menjadi momentum penting untuk melakukan transformasi menyeluruh tata kelola dan pelayanan jaminan kesehatan nasional.

Menurutnya, dinamika yang sempat merisaukan beberapa waktu terakhir telah berhasil diatasi secara internal dan kini saatnya menjadikan kepemimpinan baru sebagai titik awal pembenahan struktural. "Tentu ini semangat baru. Ini mumpung baru, kita set up lagi baru supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi," tegasnya.

Dia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan adalah pola kerja gotong royong raksasa yang berbasis konstitusi, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang sistem ekonomi dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Semangat gotong royong ini menurutnya, harus terus diperkuat melalui partisipasi semua pihak dan penguatan rasa kepemilikan publik.

Dalam konteks transformasi, Muhaimin menyoroti pentingnya pemutakhiran data sebagai agenda paling mendesak. Keterbukaan dan integrasi data antarinstansi dinilai menjadi fondasi utama untuk memperbaiki komunikasi publik dan memastikan kebijakan berbasis fakta.

Saat ini, pemerintah telah memulai proses ground checking terhadap 11 juta data penerima manfaat yang akan berlangsung selama dua bulan, melibatkan Kementerian Sosial dan BPS. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan basis data yang lebih presisi untuk mendukung kebijakan PBI-JK yang saat ini melayani sekitar 96,8 juta jiwa.

Selain pembenahan data, Muhaimin juga mendorong transformasi pelayanan agar BPJS Kesehatan tidak hanya menjalankan amanat konstitusi, tetapi juga berkembang sebagai lembaga asuransi sosial berkelas dunia yang dipercaya publik.

Pelayanan kesehatan berbiaya tinggi seperti cuci darah dan pemasangan ring jantung yang kini telah dijamin, menurutnya, menjadi bukti nyata manfaat program yang perlu terus disosialisasikan dengan baik.

"Kita terus harus membangun komitmen dari pengalaman-pengalaman itu sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. BPJS kesehatan harus menjadi solusi resiko pembiayaan kesehatan yang bisa selama ini membebani rakyat," ucap Menko PM.