Program MBG Terima Pembiayaan Rp1 Triliun dari Industri Keuangan Sepanjang 2025

AKURAT.CO Sepanjang 2025, sektor jasa keuangan Indonesia memainkan peran krusial dalam membiayai berbagai program strategis pemerintah. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang digelar pada Kamis, 5 Februari 2026.

Dalam paparannya, Friderica menekankan bahwa perbankan, asuransi, hingga lembaga pembiayaan tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga aktif mendorong pembangunan desa, penguatan UMKM, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Pembiayaan 2025 Tembus Rp9.543 Triliun

OJK mencatat bahwa sepanjang 2025, kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.543 triliun, dengan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 9,53 persen.

“Kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.543 triliun, utamanya kredit perbankan yang tumbuh 9,53 persen,” ujar Friderica.

Ia menambahkan bahwa indikator likuiditas, profil risiko, dan solvabilitas industri tetap berada pada level solid. Kolaborasi antara OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan disebut sebagai faktor utama di balik stabilitas tersebut.

Rp149 Triliun Mengalir ke 80.000 Desa Merah Putih

Salah satu sorotan terbesar adalah pembiayaan pembangunan desa. Hingga Desember 2025, sektor jasa keuangan telah menyalurkan Rp149 triliun sebagai pendanaan awal bagi pengembangan 80.000 Desa Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.

Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur desa, membuka peluang usaha lokal, serta mempercepat perputaran ekonomi di tingkat komunitas. OJK menilai pembiayaan desa memiliki efek berantai yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Program Makan Bergizi Gratis Dapat Dukungan Lebih dari Rp1 Triliun

Pembiayaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi poin penting dalam laporan OJK. Sepanjang 2025, sektor jasa keuangan menyalurkan lebih dari Rp1 triliun kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menopang operasional dan rantai pasok program tersebut.

Pendanaan ini tidak hanya menyasar distribusi makanan, tetapi juga mendukung penyedia bahan pangan, pelaku UMKM kuliner, serta layanan logistik di daerah. OJK melihat MBG sebagai program dengan dampak sosial sekaligus ekonomi yang luas, karena melibatkan banyak sektor sekaligus.

Asuransi Kesehatan & Hilirisasi Ikut Didukung Pembiayaan

Selain desa dan MBG, sektor jasa keuangan juga terlibat dalam penguatan sistem kesehatan nasional. OJK bersama kementerian terkait mendorong pengembangan ekosistem asuransi kesehatan, yang pada 2025 telah mencatat 21 juta polis aktif dengan total premi mencapai Rp43,85 triliun.

Di sektor hilirisasi, pembiayaan diarahkan pada pengembangan ekosistem bullion. Sepanjang tahun lalu, transaksi kegiatan usaha bullion tercatat mencapai 16.870 kilogram emas dengan nilai lebih dari Rp48 triliun.

UMKM & Korban Bencana Dapat Relaksasi Kredit

Dukungan pembiayaan juga diberikan kepada pelaku UMKM, terutama yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. OJK mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan selama tiga tahun ke depan.

Hingga akhir 2025, lebih dari 237 ribu nasabah memperoleh restrukturisasi dengan nilai total mencapai Rp12,58 triliun. Langkah ini diharapkan menjaga kelangsungan usaha serta mencegah lonjakan kredit bermasalah di daerah terdampak.

Indonesia Anti-Scam Center Kembalikan Dana Korban

Dalam menghadapi maraknya penipuan digital, OJK memperkuat Indonesia Anti-Scam Center bersama 21 kementerian dan lembaga serta pelaku industri jasa keuangan.

Upaya ini telah menghasilkan pemulihan dana masyarakat yang menjadi korban penipuan.

“Alhamdulillah kita berhasil mengembalikan 161 dana masyarakat yang menjadi korban scam,” kata Friderica.

Penguatan ini menjadi bagian penting dari agenda perlindungan konsumen sepanjang 2025.

Sekilas Arah Kebijakan 2026

Meski fokus utama berada pada capaian pembiayaan 2025, OJK juga memberi gambaran singkat mengenai tahun berikutnya. Penguatan ketahanan sektor keuangan, pendalaman pasar, serta pengembangan keuangan berkelanjutan—termasuk peluncuran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3—akan menjadi agenda penting di 2026.

Penutup: 2025 Jadi Tahun Kunci Pembiayaan Program Strategis

Sepanjang 2025, sektor jasa keuangan terbukti menjadi motor utama pembiayaan program pemerintah—mulai dari pembangunan desa, Program Makan Bergizi Gratis, penguatan UMKM, hingga pemulihan korban penipuan digital.

Dengan fondasi pembiayaan yang kuat tersebut, OJK optimistis sektor keuangan dapat terus menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun berikutnya.

Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan kebijakan keuangan dan dampaknya bagi masyarakat, pantau update selanjutnya di AKURAT.CO.

FAQ

1. Apa yang disampaikan OJK terkait pembiayaan program pemerintah pada 2025?

OJK mengungkap bahwa sepanjang 2025 sektor jasa keuangan menyalurkan pembiayaan besar untuk program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Desa Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dukungan UMKM, asuransi kesehatan, hingga restrukturisasi kredit korban bencana.

2. Berapa total pembiayaan yang disalurkan sektor keuangan pada 2025?

Kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.543 triliun, dengan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 9,53 persen.

3. Berapa dana yang dialirkan untuk pembangunan desa?

Hingga Desember 2025, sektor jasa keuangan menyalurkan Rp149 triliun untuk pembiayaan awal pembangunan 80.000 Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

4. Seberapa besar dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Program MBG mendapat dukungan pembiayaan lebih dari Rp1 triliun kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2025.

5. Apa tujuan pembiayaan MBG dari sektor jasa keuangan?

Pembiayaan MBG ditujukan untuk menopang operasional program, rantai pasok pangan, UMKM kuliner, serta logistik daerah agar program berjalan berkelanjutan dan memberi dampak ekonomi luas.

6. Bagaimana peran OJK dalam mendukung UMKM pada 2025?

OJK memperluas akses pembiayaan UMKM serta memberikan restrukturisasi kredit kepada lebih dari 237 ribu nasabah terdampak bencana dengan nilai Rp12,58 triliun.

7. Apa itu Indonesia Anti-Scam Center?

Indonesia Anti-Scam Center adalah pusat penanganan penipuan keuangan yang dibentuk OJK bersama 21 kementerian/lembaga dan pelaku industri jasa keuangan untuk melindungi konsumen.

8. Berapa dana korban penipuan yang berhasil dikembalikan?

OJK menyebut telah mengembalikan 161 dana masyarakat yang menjadi korban penipuan digital sepanjang 2025.

9. Apakah sektor asuransi juga terlibat dalam pembiayaan program pemerintah?

Ya. Pada 2025, asuransi kesehatan mencatat 21 juta polis dengan premi Rp43,85 triliun sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.

10. Apakah OJK membahas rencana kebijakan 2026?

Ya, OJK memberikan gambaran singkat mengenai agenda 2026, termasuk penguatan sektor keuangan, pendalaman pasar, serta peluncuran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3.