Prabowonomics Utamakan Kepentingan Nasional, Industri Rokok dan Sawit Dinilai Masih Dijegal Asing

AKURAT.CO Gagasan Prabowonomics menjadi strategi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Konsep ini dinilai mengedepankan kepentingan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, mengatakan Prabowonomics menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap interaksi global.

Ia menilai pendekatan tersebut relevan di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia saat ini.

“Dalam pidato Presiden di Davos cukup jelas bahwa yang dikedepankan adalah Indonesia first. Dalam konteks global, kita harus melindungi kepentingan nasional, apa pun bentuk interaksi internasionalnya,” ujar Mari Elka dalam diskusi bertajuk Tantangan Prabowonomics Setelah Davos: Gonjang-Ganjing Pasar dan Intervensi Asing yang digelar Total Politik di Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Mari Elka menekankan pentingnya memperkuat industri dalam negeri, termasuk industri hasil tembakau yang menjadi salah satu penyumbang devisa negara.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak justru memperberat industri strategis nasional melalui kebijakan yang kontraproduktif.

Ia mencontohkan pengalaman Indonesia saat menghadapi tekanan Amerika Serikat terkait ekspor rokok kretek. Menurutnya, kebijakan AS saat itu bersifat diskriminatif karena hanya melarang kretek, sementara rokok menthol tetap diperbolehkan.

Baca Juga: Pertamina Kirim 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke RI

“Amerika melarang kretek dengan alasan kesehatan, tetapi menthol tidak dilarang. Padahal sama-sama berbasis daun. Ini jelas diskriminatif dan melanggar prinsip WTO,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Mari Elka, akhirnya memenangkan gugatan karena Amerika Serikat tidak mampu membuktikan tudingannya. Namun demikian, larangan ekspor kretek tersebut hingga kini belum sepenuhnya dicabut.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai penguatan industri lokal sejalan dengan prinsip Prabowonomics.

Ia mencontohkan China yang berhasil mendorong industri domestiknya hingga mampu bersaing di pasar global.

“Kalau industri rokok kita kuat, pasarnya bukan hanya domestik, tapi juga ekspor. Inilah salah satu cara negara bisa tumbuh secara ekonomi,” kata Hikmahanto.

Ia menambahkan, industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan penerimaan negara.

Karena itu, koordinasi antar kementerian dinilai penting agar kebijakan tidak saling bertabrakan.

“Jangan sampai ada kebijakan sektoral yang justru menghilangkan penerimaan ratusan triliun rupiah dan jutaan lapangan kerja,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya penguatan komoditas lokal melalui hilirisasi.

Menurutnya, sektor-sektor seperti tembakau, sawit, agraria, hingga hasil laut memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

“Hilirisasi itu kunci. Dari CPO saja bisa menghasilkan ratusan produk turunan. Kalau serius dikembangkan, dampaknya luar biasa bagi ekonomi dan tenaga kerja,” kata Jumhur.

Ia menegaskan, Prabowonomics harus dijalankan secara konsisten dan serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga: Apa Itu Kesenjangan Digital di Desa?