Tanpa Izin, Gus Yahya Catut Nama Rais Aam untuk Gelar Harlah NU

AKURAT.CO Polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuat setelah beredarnya surat undangan Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-100 Masehi yang mencantumkan nama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Undangan tersebut mencantumkan agenda Harlah NU ke-100 Masehi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 31 Januari 2026, di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dengan tanda tangan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Informasi yang beredar menyebutkan pencantuman nama Rais Aam dilakukan tanpa izin. Hal ini memicu reaksi dari kubu Syuriyah PBNU.

Baca Juga: Beasiswa PBNU–Maroko 2026 Resmi Dibuka, Ini Jadwal dan Tahapan Seleksinya!

Pesan WhatsApp yang berasal dari nomor milik KH Miftachul Akhyar dan beredar luas di kalangan pengurus PBNU mengungkapkan keberatan atas tindakan tersebut. Dalam pesan itu, Rais Aam menegaskan bahwa undangan untuk Presiden RI maupun agenda besar organisasi harus ditandatangani oleh empat pimpinan utama PBNU sesuai prosedur.

“Waktu GY menyodorkan surat undangan untuk Presiden dalam draf yang hanya ditandatangani saya dan GY, saya jawab: undangan harus ditandatangani berempat,” tulis KH Miftachul Akhyar dalam pesan tersebut.

Ia menambahkan, penandatanganan berempat diperlukan agar menunjukkan soliditas organisasi di mata publik dan kepala negara.

“Pertimbangan saya, undangan ke Presiden harus ditandatangani berempat, agar Presiden tahu kalau PBNU sudah rukun. Kalau hanya berdua, Presiden akan menganggap kita belum satu,” tulisnya.

Rais Aam juga mengaku tidak mendapatkan informasi sebelumnya terkait beredarnya undangan Harlah NU ke-100 Masehi tersebut.

“Saya merasa tidak dihubungi terkait adanya undangan Harlah Satu Abad NU Masehi. Saya baru buka WA GY hari ini sekitar jam 12.00, setelah banyak pertanyaan soal undangan ini,” tulisnya.

Meski mengakui adanya pesan permintaan izin dari Gus Yahya, KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa yang ia tunggu adalah tanggapan atas surat “permohonan maaf” yang sebelumnya ia kirimkan untuk meredam kegaduhan internal.

“Ternyata memang ada WA GY yang minta izin pencantuman nama saya dalam undangan. Padahal yang saya nantikan adalah jawaban GY dari surat ‘permohonan maaf’ yang saya harap bisa menutup kegaduhan secara menyeluruh,” tulisnya.

Ia pun menegaskan sikapnya terkait pencantuman nama tersebut.

“Jadi, penyebutan nama saya dalam undangan ini adalah penyalahgunaan,” tegas KH Miftachul Akhyar.

Penegasan serupa disampaikan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir atau Gus Tajul. Ia menyatakan bahwa agenda Harlah NU ke-100 Masehi belum mendapatkan persetujuan Rais Aam PBNU.

“Menyikapi beredarnya undangan Peringatan Harlah NU ke-100 Masehi yang mencantumkan nama Rais Aam, dan atas seizin beliau, saya perlu menyampaikan klarifikasi bahwa agenda tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Rais Aam,” kata Gus Tajul.

Ia menjelaskan bahwa saat sowan kepada Rais Aam pada Senin (12/1/2026), Gus Yahya memang menyampaikan rencana kegiatan Harlah NU ke-100 Masehi. Namun Rais Aam secara tegas mengarahkan agar rencana tersebut dibahas dan diputuskan melalui Rapat Pleno PBNU.

“Saat itu Rais Aam memberikan arahan yang jelas agar digelar Rapat Pleno terlebih dahulu. Hingga saat ini, arahan tersebut belum ditindaklanjuti,” ujar Gus Tajul.

Baca Juga: Ketua PBNU Dukung Percepatan Muktamar NU ke-35

Menurutnya, Gus Yahya justru mengusulkan agar digelar Rapat Gabungan (RaGab) sebelum Rapat Pleno.

“Dengan demikian, pencantuman nama Rais Aam dalam undangan yang beredar adalah tidak benar dan dilakukan tanpa seizin beliau,” tegas Gus Tajul.

Keaslian pesan WhatsApp dari KH Miftachul Akhyar tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Imron Rosyadi Hamid.

“Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).

Polemik ini menambah panjang dinamika internal PBNU pasca upaya ishlah antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang sempat dilakukan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Desember 2025 lalu. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Tanfidziyah PBNU terkait tudingan pencatutan nama Rais Aam tersebut.