Di Masa Sidang III 2026, Puan Singgung Mitigasi Bencana hingga Isu Internasional

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa tahun ini harus menjadi momentum kebangkitan nasional yang dilandasi semangat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Dia menyampaikan berbagai isu prioritas strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, di antaranya ketersediaan BBM, listrik dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya.

Evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru (nataru) dan juga evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang berkonflik. Isu strategis lainnya seperti proses reformasi POLRI, kejaksaan, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Baca Juga: DPR Komitmen Jawab Harapan Rakyat dengan Kerja Keras dan Penuh Empati

Selain itu, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif dan juga penanganan kasus super flu di berbagai wilayah di Indonesia, serta permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dan persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.

Tidak kalah penting, evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan, alih fungsi hutan dan penanganan bencana banjir serta tanah longsor di Sumatera, yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

"DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu," kata Puan, dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). 

Pihaknya menegaskan komitmennya untuk menjawab harapan rakyat melalui kebijakan yang empatik dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. "DPR RI akan terus berupaya menghadirkan kebijakan negara yang dapat memajukan kualitas kehidupan rakyat," ujar Puan dalam pidatonya.

Baca Juga: DPR Minta Usut Tuntas Kasus Korupsi Haji yang Menjerat Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas

Di kancah internasional, DPR RI akan memperkuat politik luar negeri melalui diplomasi parlemen. Fokus utama adalah menyuarakan kemerdekaan bangsa, perlindungan WNI di luar negeri, serta mendorong stabilitas kawasan melalui berbagai forum multilateral.

"Kebijakan fiskal dalam APBN 2026 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen nyata untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

Masa Persidangan III ini akan berlangsung mulai 13 Januari hingga 19 Februari 2026. Seluruh anggota dewan diharapkan dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal, demi menyerap aspirasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.