Kiai Said: Ketika Elite PBNU Sibuk Urusan Tambang, Maka Fokus Organisasi Bergeser

AKURAT.CO Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai pemberian izin pengelolaan tambang kepada NU justru menggerus orientasi dasar organisasi.

Ia menyebut perhatian elite PBNU berpotensi tersedot pada urusan bisnis sehingga nilai-nilai keagamaan dan sosial yang menjadi fondasi NU bisa terpinggirkan.

Dalam siniar Madilog Forum Keadilan yang tayang di YouTube pada Rabu (10/12/2025), Said mengaku awalnya menyambut positif kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberi akses pengelolaan tambang melalui PP Nomor 25 Tahun 2024. Namun, setelah mencermati implikasinya, ia menilai keputusan tersebut lebih banyak mudaratnya.

“Setelah melihat, dengan betul-betul saya merenung dengan objektif, saya menyimpulkan mudaratnya lebih besar,” ujarnya.

Said menyebut salah satu dampak langsungnya adalah gesekan di internal PBNU. Ia menyinggung ketegangan yang muncul antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Menurutnya, perbedaan pandangan terkait arah konsesi tambang memicu dinamika yang tidak sehat.

Lebih jauh, Said mengaitkan persoalan tambang dengan bergesernya fokus NU. Ia memperingatkan bahwa jika tambang benar-benar menjadi proyek strategis NU, kepemimpinan organisasi dapat teralihkan dari tujuan awal didirikannya.

“Nanti kalau sudah ada tambang, dan komisaris utamanya itu Rais Aam, dirutnya itu ketua umum, nanti 90 persen pikirannya ke sana semua. Agama, persaudaraan, budaya, sosial, hilang semua nanti,” katanya.

Ia juga menyebut pengalaman beberapa negara sebagai contoh betapa bisnis tambang kerap menimbulkan konflik. “Kalau kita lihat, di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu, kompak, perang saudara gara-gara tambang,” jelasnya.

Said menambahkan bahwa pemberian izin tambang ini bisa dibaca dalam dua sisi. “Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia.

Tapi secara negative thinking, bisa dikatakan jebakan,” ujarnya. Menurutnya, “jebakan” ini dapat membuat ormas lumpuh secara politik karena tidak lagi leluasa memberi kritik kepada pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pendiri NU tidak pernah menjadikan bisnis sebagai orientasi organisasi. NU, kata Said, memang membutuhkan dana, tetapi tidak dengan mengorbankan jati dirinya.

Ia juga menyoroti perubahan sikap publik pasca munculnya isu tambang. Menurutnya, warganet kini lebih nyinyir dan bahkan meremehkan posisi NU sebagai ormas keagamaan.

Said menutup kritiknya dengan menyebut konsesi tambang itu telah berubah menjadi beban moral bagi NU.

“Saya dulu kerap mengkritik Jokowi, salah satunya tentang Omnibus Law,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa ormas harus tetap menjaga independensi dan daya kritisnya terhadap negara.