Viralisasi Bansos Tak Boleh Menutupi Kewajiban Negara Layani Rakyat

AKURAT.CO Perdebatan soal perlunya memviralkan bantuan sosial (bansos) dinilai tidak boleh mengaburkan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI atau Deng Ical, mengingatkan, tugas pemerintah tetap harus dijalankan tanpa perlu menunggu sorotan publik.

Pernyataan itu disampaikan Deng Ical menanggapi dorongan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif memviralkan setiap bantuan pemerintah agar tidak kalah dari bantuan masyarakat yang tersebar melalui aksi gotong royong.

Menurutnya, membandingkan bantuan negara dengan solidaritas warga adalah logika yang keliru.

“Di situlah kekuatan masyarakat, itulah supremasi rakyat. Kita ini abdi rakyat, bukan sebaliknya,” ujar Deng Ical di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Eks Wakil Wali Kota Makassar itu menilai kemampuan masyarakat membantu sesamanya tanpa fasilitas negara justru mencerminkan ketangguhan sosial yang harus dihargai, bukan dilekatkan sebagai kompetisi dengan pemerintah.

Baca Juga: EDGE DC Rebranding Menjadi Digital Edge Indonesia, Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Infrastruktur Digital di Asia Pasifik

“Rakyat tanpa dibekali fasilitas negara bisa memberikan bantuan. Itu harusnya disyukuri karena semangat gotong royong masih kuat di antara kita,” katanya.

Deng Ical menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dalam situasi apa pun, terutama saat bencana seperti banjir bandang, tanpa harus mengandalkan viralisasi untuk menunjukkan kinerjanya.

“Pemerintah tanpa diviralkan pun wajib membantu masyarakat, apalagi yang terdampak bencana,” tegasnya.

Ia mendorong agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat diperkuat, bukan saling menonjolkan siapa yang paling terlihat memberi bantuan.

“Gotong royong adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, mendesak Komdigi lebih proaktif menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatra.

Menurut Endipat, minimnya sebaran informasi membuat kerja pemerintah, termasuk bantuan bernilai triliunan rupiah, seolah tenggelam oleh viralnya donasi yang digalang pihak lain.

“Orang yang cuma datang sekali seolah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir sejak awal. Pemerintah bikin ratusan posko, tapi yang viral justru yang bikin satu posko,” ujarnya dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (8/12/2025).

Ia menekankan perlunya strategi komunikasi pemerintah yang lebih kuat agar publik memahami skala intervensi negara dalam penanggulangan bencana.

“Orang per orang nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan. Jadi ini harus jadi perhatian agar publik tahu negara selalu hadir,” kata politikus Gerindra itu.

Baca Juga: Polisi Evakuasi 20 Jenazah Kebakaran Cempaka Putih, Dibawa ke RS Polri untuk Diidentifikasi