Presiden Prabowo Pastikan Stok LPG Subsidi Aman Selama Nataru, Kuota Ditambah 350 Ribu Ton

AKURAT.CO Pemerintah menambah kuota liquid petroleum gas (LPG/Elpiji) ukuran 3 kilogram bersubsidi untuk tahun anggaran 2025.

Kebijakan ini disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara tegas meminta pasokan LPG subsidi untuk rakyat, khususnya menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), tidak boleh mengalami kekurangan. Untuk itu, pemerintah menambah kuota sekitar 350 ribu ton dari rencana awal.

Baca Juga: Instruksi Prabowo, Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera

"Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton," ujar Bahlil.

Penambahan kuota ini dilakukan sebagai langkah antisipatif agar masyarakat dapat melalui periode Nataru dengan aman dan nyaman tanpa gangguan suplai energi rumah tangga.

"Sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru untuk kita semua di 2025 Insya Allah clear menyangkut dengan LPG," kata Bahlil.

Baca Juga: Presiden Prabowo dan Ratu Maxima Bertukar Cenderamata, Batik Pekalongan hingga Jersey untuk Bobby

Menariknya, kebijakan penambahan kuota ini tidak memerlukan tambahan anggaran negara. Bahlil menjelaskan bahwa pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2025 mencapai Rp82 triliun tetapi realisasi dengan penambahan kuota ini diperkirakan hanya berada di kisaran Rp77-78 triliun.

"Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan Rp82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77-78 triliun," jelasnya.

Bahlil juga memastikan bahwa penambahan kuota ini hanya berlaku untuk tahun 2025, sementara asumsi subsidi untuk 2026 tetap mengacu pada RAPBN yang sudah disusun.

Baca Juga: Anggota DPR Minta Presiden Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional

Terkait mekanisme distribusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pembahasan masih dilakukan lintas kementerian dan lembaga.

"Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final," katanya.

Kebijakan ini mempertegas komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan jaminan kebutuhan energi rakyat, melindungi kelompok masyarakat kecil dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Bertemu Ratu Maxima, Prabowo Ingin Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan