Presiden Prabowo Minta Proyek Hilirisasi Cepat Dieksekusi

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui investasi strategis dan proyek hilirisasi di berbagai sektor.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025) kemarin.

Dia menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan agar proses hilirisasi yang telah melalui evaluasi menyeluruh dapat segera dijalankan.

Baca Juga: Komisi VI DPR Apresiasi Prabowo Cicil Utang Whoosh: Manfaatnya Sangat Besar untuk Rakyat

"Arahan beliau kalau yang sudah dilakukan evaluasi secara baik, secara benar, itu sudah bisa mulai dijalankan dulu. Jadi kalau misalnya dari 18 proyek sudah ada yang secara finansial, legal, administrasi dan teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan," ujar Rosan.

Selain membahas kesiapan proyek hilirisasi, pertemuan tersebut juga menyoroti aspek pembiayaan. Rosan memastikan bahwa pendanaan untuk proyek-proyek strategis nasional berada dalam kondisi sangat baik.

"Kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah, kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Kita pun melakukan rating, baik oleh Pefindo ratingnya juga triple A, oleh Fitch juga triple A, rating tertinggi yang kita dapatkan dan saya juga melaporkan itu kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Baca Juga: Prabowo Kagumi Budaya Kerja Korsel: Mereka Dirikan Bangsa Modern dari Kancah Peperangan

Lebih lanjut, Rosan juga melaporkan perkembangan program waste to energy yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo.

Ia menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat lebih dari 240 investor potensial dari luar negeri yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

"Pak Presiden juga minta di-update, saya laporkan bahwa kita sudah proses untuk melakukan penjaringan. Pendaftaran sudah dan penjaringan dari potential investor memang ada lebih dari 240 yang berminat," katanya.

Baca Juga: Prabowo: Kepercayaan dan Penegakan Hukum Jadi Kunci Keberhasilan Investasi di Indonesia

Rosan menambahkan, tujuh daerah telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk memulai proses bidding. Proses tersebut rencananya akan mulai digelar pekan depan.

"Karena dari tujuh (daerah) itu memang kesediaan lahannya sudah ada kemudian kesediaan dari sampahnya juga sudah cukup, kesediaan dari infrastrukturnya juga jalan maupun air juga sudah ada. Jadi, itu bisa kita proses lebih lanjut lagi untuk yang tujuh daerah itu," jelasnya.