Program MBG Dinilai Bermasalah, Lembaga Penelitian Minta Pemerintah Hentikan Sementara dan Evaluasi Total

AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan publik. Program yang sejatinya bertujuan memberikan asupan bergizi bagi jutaan anak sekolah ini justru menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari lemahnya tata kelola hingga munculnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.

Kondisi tersebut memunculkan desakan agar pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan regulasinya.

“Tantangan tata kelola Program MBG muncul karena belum adanya kerangka regulasi yang jelas. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan segera menyiapkan dasar aturan yang kuat agar program berjalan efektif dan akuntabel,” jelas Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jimmy Daniel Berlianto melalui hasil riset yang diterima Akurat.co, dikutip Rabu, 29 Oktober 2025.

Belum Ada Dasar Hukum yang Jelas

Jimmy menegaskan bahwa hingga kini Program Makan Bergizi Gratis belum memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam bentuk Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Presiden (Perpres). Akibatnya, pembagian peran antar lembaga pemerintah menjadi tidak jelas dan kerap tumpang tindih.

Ia mencontohkan, kasus keracunan yang menimpa sejumlah penerima manfaat baru mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk ikut terlibat secara aktif dalam pengawasan program. Padahal, keterlibatan lembaga pengawas pangan semestinya sudah diatur sejak awal melalui regulasi resmi.

Perlu Regulasi untuk Memperjelas Peran Lembaga dan Koordinasi

Menurut Jimmy, keberadaan kerangka regulasi yang kuat sangat dibutuhkan agar pembagian kewenangan antar lembaga seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi lebih jelas.

Koordinasi antar instansi pun perlu diperkuat agar pelaksanaan program di lapangan berjalan efektif. Selama ini, petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan MBG yang dikeluarkan oleh BGN maupun kementerian terkait masih mengacu pada aturan umum tentang pangan dan gizi, bukan pada regulasi khusus yang mengatur tata kelola program ini.

Tanpa dasar hukum yang tegas, risiko kesalahan dalam pelaksanaan, ketidakefisienan anggaran, hingga masalah keamanan pangan akan terus menghantui.

Risiko Membesar Jika Tata Kelola Tak Dibenahi

Jimmy mengingatkan bahwa program sebesar MBG memerlukan fondasi tata kelola yang kuat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025, dengan penyelesaian program pada Maret 2026.

Namun, tanpa pembenahan sistem dan pengawasan yang memadai, pelaksanaan MBG justru bisa memperbesar skala persoalan yang sudah ada.

“Dengan target jangka panjang menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 dan target penyelesaian pada Maret 2026, pelaksanaan Program MBG tanpa perbaikan tata kelola hanya akan memperbesar skala masalah yang sudah ada, seperti keracunan, gizi tidak terstandar, keterlambatan di daerah 3T,” ujar Jimmy.

Tiga Rekomendasi CIPS untuk Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis

Sebagai solusi, CIPS memberikan tiga rekomendasi utama yang bisa dijadikan acuan evaluasi dan pengembangan Program MBG agar tujuan mulia program ini tetap tercapai.

Pertama, pemerintah perlu segera menyusun kerangka regulasi yang komprehensif untuk memastikan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar lembaga pelaksana. Regulasi ini menjadi kunci agar pelaksanaan program bisa lebih akuntabel dan efisien.

Kedua, pemangku kepentingan di daerah perlu dilibatkan secara aktif. Pelibatan pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga komunitas lokal akan membantu memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, langkah ini juga bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Ketiga, sekolah seharusnya diberdayakan menjadi aktor utama dalam menjalankan program MBG. Selama ini, peran sekolah hanya sebatas mendata dan mengatur distribusi makanan. Padahal, sekolah dan komunitasnya bisa berkontribusi lebih jauh—mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, hingga pengelolaan kualitas makanan bergizi yang diberikan.

Evaluasi Menyeluruh Sebelum Perluasan

Jimmy menegaskan, sebelum pemerintah menambah alokasi anggaran dan memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu.

Ia menilai, penundaan perluasan program bukan berarti menghentikan inisiatif baik ini secara permanen, melainkan langkah strategis agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih terukur dan aman bagi masyarakat.

“Pemerintah perlu menunda perluasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG sebelum mengalokasikan anggaran yang lebih besar,” tegas Jimmy.

Penutup

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun tanpa tata kelola dan dasar hukum yang kuat, niat baik ini bisa berbalik menjadi masalah baru.

Evaluasi, keterlibatan daerah, dan peran aktif sekolah menjadi kunci agar program ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup generasi muda Indonesia.

Kalau kamu tertarik mengikuti perkembangan kebijakan publik dan evaluasi program pemerintah lainnya, pantau terus update terbaru hanya di AKURAT.CO.

FAQ seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

1. Apa itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, dan ketahanan gizi generasi muda.

2. Mengapa Program MBG menuai kritik?

Program ini menuai kritik karena tata kelolanya dinilai masih lemah. Belum ada kerangka regulasi yang jelas seperti Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan muncul kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.

3. Siapa yang menyoroti masalah tata kelola Program MBG?

Masalah tata kelola Program MBG disoroti oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melalui Peneliti dan Analis Kebijakannya, Jimmy Daniel Berlianto. Ia menilai pemerintah perlu menghentikan sementara dan mengevaluasi total program ini agar pelaksanaannya lebih akuntabel dan aman bagi masyarakat.

4. Apa penyebab utama munculnya kasus keracunan dalam Program MBG?

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan standar keamanan pangan dan belum jelasnya peran lembaga pengawas seperti BPOM sejak awal program dijalankan. Baru setelah kasus keracunan terjadi, BPOM mulai terlibat aktif dalam pengawasan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

5. Lembaga apa saja yang terlibat dalam Program MBG?

Beberapa lembaga yang terlibat antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta BPOM. Namun, karena belum ada regulasi khusus, pembagian peran antar lembaga ini masih belum terkoordinasi dengan baik.

6. Apa rekomendasi dari CIPS untuk memperbaiki Program MBG?

CIPS memberikan tiga rekomendasi utama:

Membuat kerangka regulasi yang kuat agar pembagian peran antar lembaga jelas.
Melibatkan pemangku kepentingan daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Memberdayakan sekolah sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

7. Berapa target penerima manfaat Program MBG?

Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 dengan rencana penyelesaian program pada Maret 2026.

8. Mengapa evaluasi Program MBG penting dilakukan sebelum diperluas?

Evaluasi penting agar pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada, seperti potensi keracunan, gizi tidak standar, atau keterlambatan distribusi di daerah 3T. Tanpa evaluasi menyeluruh, perluasan program justru berisiko memperbesar masalah yang sudah ada.

9. Apa peran sekolah dalam Program MBG?

Selama ini, sekolah hanya berperan dalam pendataan dan distribusi makanan. Namun menurut CIPS, sekolah seharusnya dilibatkan lebih jauh dalam pengelolaan dan pengawasan agar pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih transparan.

10. Apa langkah yang direkomendasikan sebelum pemerintah menambah anggaran MBG?

CIPS menegaskan bahwa pemerintah harus menunda perluasan dan tambahan anggaran sebelum evaluasi menyeluruh dilakukan. Dengan begitu, pelaksanaan MBG bisa lebih terukur, efisien, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

11. Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi Program MBG?

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan temuan di lapangan, seperti makanan yang tidak layak konsumsi, distribusi yang tidak tepat sasaran, atau dugaan penyimpangan anggaran, kepada dinas pendidikan setempat atau lembaga pengawas seperti BPOM.

12. Apa dampak positif jika tata kelola MBG diperbaiki?

Jika tata kelola diperkuat, MBG berpotensi menjadi program unggulan yang meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, menekan angka stunting, dan mendorong kemandirian pangan lokal melalui kerja sama dengan penyedia makanan di daerah.

13. Kapan evaluasi dan pembenahan MBG akan dilakukan?

Belum ada jadwal resmi dari pemerintah. Namun, berbagai pihak termasuk CIPS mendesak agar evaluasi dilakukan sesegera mungkin, sebelum dana besar kembali digelontorkan untuk perluasan program di tahun 2026.

14. Apakah Program MBG akan dihentikan?

CIPS tidak meminta penghentian permanen, melainkan penundaan sementara hingga tata kelola, regulasi, dan pengawasan program benar-benar siap dijalankan dengan baik.

15. Di mana bisa mengikuti perkembangan terbaru soal Program MBG?

Kamu bisa mengikuti pembaruan informasi tentang evaluasi dan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis melalui AKURAT.CO agar tidak ketinggalan berita resmi dan analisis terbarunya.