Indodata: Data Valid Kunci Kebijakan Publik Efektif, Rokok Ilegal Jadi Indikator Celah Fiskal

AKURAT.CO Lembaga riset kebijakan publik Indodata menegaskan pentingnya data yang valid dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan negara, terutama dalam sektor industri hasil tembakau (IHT).

Direktur Eksekutif Indodata, Danis T.S. Wahidin, menyebut kebijakan fiskal tanpa fondasi data yang kuat berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas.

"Data yang baik dan valid akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan nasional. Tanpa data yang akurat, kebijakan publik bisa salah arah dan justru menimbulkan dampak negatif bagi industri maupun masyarakat," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Rokok Ilegal 2025, Senin (27/10/2025).

Kenaikan Cukai dan Perdebatan Soal Rokok Ilegal

Indodata memaparkan berbagai hasil studi mengenai dinamika hubungan antara kebijakan cukai dan peredaran rokok ilegal, yang masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan lembaga negara.

Sejumlah penelitian nasional menunjukkan tren fluktuatif. Kajian UGM (2014) memperkirakan peredaran rokok ilegal sebesar 12,1 persen, turun menjadi 7 persen pada 2017.

Data DJBC (2020) mencatat 4,9 persen, sementara Perkumpulan Prakarsa (2019) menilai peredarannya tidak signifikan, sekitar 2 persen dari total pasar.

Di sisi lain, kajian internasional seperti Oxford Economics (2017) dan Alvarez & Marsal (2019) menemukan pola bahwa kenaikan cukai yang tinggi di sejumlah negara dapat mendorong peredaran rokok ilegal jika tidak diimbangi pengawasan yang kuat.

Indodata menilai bahwa perbedaan hasil studi tersebut menunjukkan perlunya data yang lebih terintegrasi dan metodologi pengukuran yang seragam agar kebijakan publik bisa lebih tepat sasaran.

"Perdebatan angka menunjukkan bukan siapa yang salah, tapi betapa pentingnya data yang bisa diverifikasi. Tanpa itu, pemerintah akan kesulitan membuat kebijakan fiskal yang efektif," kata Danis.

Dampak Ekonomi dan Tantangan Pengawasan

Dalam kajiannya, Indodata menggarisbawahi bahwa peredaran rokok ilegal tetap menjadi masalah serius, terutama di wilayah dengan pengawasan lemah seperti daerah perbatasan dan pedesaan.

Fenomena ini bukan hanya menyebabkan kebocoran penerimaan negara, tetapi juga mengganggu ekosistem industri formal yang mematuhi regulasi.

"Rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran fiskal tapi juga persoalan ekonomi dan moral. Ia menunjukkan adanya celah dalam kebijakan, pengawasan dan daya beli masyarakat yang belum seimbang," ujar Danis.

Indodata mencatat bahwa sebagian besar rokok ilegal muncul karena ketidakseimbangan antara harga rokok legal, daya beli masyarakat dan efektivitas pengawasan.

Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak cukup hanya melalui kebijakan fiskal, tetapi juga perlu pendekatan sosial dan penegakan hukum yang adaptif.

Dorongan untuk Kebijakan Berbasis Bukti

Melalui forum FGD tersebut, Indodata menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam merumuskan kebijakan fiskal.

Indodata juga merekomendasikan agar pemerintah membangun database nasional rokok ilegal yang mencakup aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Sehingga pengawasan dapat dilakukan secara terukur dan lintas lembaga.

"Kebijakan publik harus berdiri di atas data, bukan spekulasi. Data yang valid adalah jantung dari perumusan kebijakan yang adil, berkelanjutan dan berpihak pada rakyat," ujar Danis menegaskan.

Menurut Indodata, hanya dengan basis data yang transparan dan metodologi riset yang kuat, pemerintah bisa menyusun kebijakan fiskal yang efektif, baik untuk menjaga penerimaan negara, melindungi tenaga kerja maupun mengurangi potensi penyimpangan di lapangan.