Total Korban Keracunan Program MBG Tembus 4.700-6.400 Orang: Ini Data Hingga September 2025

AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan. Namun, hingga 24 September 2025, program ini justru memicu kekhawatiran setelah ribuan orang di berbagai provinsi dilaporkan mengalami keracunan massal.
Laporan resmi dan pemantauan independen menunjukkan total korban nasional sudah berada di kisaran 4.711 hingga 6.452 orang, menjadikannya salah satu krisis kesehatan terbesar yang terkait dengan distribusi makanan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Awal Program dan Munculnya Kasus Keracunan
Program MBG mulai dijalankan secara nasional pada 6 Januari 2025 dengan tujuan menyediakan makanan bergizi gratis setiap hari sekolah. Namun, beberapa bulan setelah peluncuran, laporan keracunan mulai bermunculan di berbagai daerah. Kasus awal tercatat pada Mei 2025, ketika BPOM menemukan 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan di 10 provinsi. Data awal pemerintah saat itu mencatat lebih dari seribu korban yang harus mendapatkan perawatan medis.
Seiring berjalannya waktu, laporan terus berdatangan. Setiap bulan, jumlah korban meningkat signifikan, terutama di wilayah dengan distribusi MBG yang luas seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Lonjakan korban paling besar terjadi pada pertengahan September 2025 ketika kasus baru bermunculan hampir bersamaan di beberapa provinsi.
Data Nasional Terbaru: Rentang 4.711–6.452 Korban
Perbedaan angka antara laporan pemerintah dan pemantau independen membuat publik harus memahami konteks setiap data. Berikut rangkuman angka nasional yang paling kredibel hingga pertengahan hingga akhir September 2025:
-
BGN (Badan Gizi Nasional) mencatat 4.711 korban hingga 22 September 2025. Angka ini merupakan data resmi pemerintah yang mengacu pada laporan kejadian luar biasa (KLB) dari dinas kesehatan daerah.
-
CISDI (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives), lembaga pemantau independen, merilis laporan 5.626 korban per 19 September 2025. Mereka menghimpun data dari media dan laporan lapangan.
-
JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) menemukan angka tertinggi, yaitu 6.452 korban per 21 September 2025. Data ini dihimpun dari agregasi laporan media, dinas kesehatan, dan catatan daerah.
Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan cut-off tanggal dan definisi kasus. BGN hanya menghitung korban yang masuk kategori KLB dan telah dilaporkan secara resmi, sementara CISDI dan JPPI memasukkan laporan dugaan keracunan (suspected cases) yang belum semuanya diverifikasi laboratorium.
Rincian Kasus Daerah yang Paling Banyak Mencatat Korban
Meski program MBG dijalankan di seluruh Indonesia, beberapa provinsi mencatat jumlah korban paling besar. Berdasarkan data gabungan BGN, CISDI, dan JPPI, wilayah dengan kasus tertinggi meliputi:
-
Jawa Barat – menjadi episentrum dengan ribuan korban. Lonjakan terbesar terjadi di Bandung Barat, termasuk Cipongkor yang hingga 24 September 2025 mencatat 369 korban hanya dari satu kejadian.
-
Banten dan Jawa Tengah – dua provinsi ini mencatat ratusan hingga ribuan korban dengan sejumlah kasus KLB yang sudah dikonfirmasi dinas kesehatan setempat.
-
Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan – melaporkan puluhan hingga ratusan korban dalam beberapa insiden terpisah.
Di banyak wilayah, korban sebagian besar adalah pelajar sekolah dasar dan menengah yang menjadi target utama program MBG.
Faktor Penyebab Masih Diselidiki
Penyebab pasti keracunan massal MBG hingga kini masih diteliti. BPOM bersama Kementerian Kesehatan telah mengambil sampel makanan dari berbagai lokasi untuk diperiksa di laboratorium. Dugaan awal mengarah pada kontaminasi bakteri, kesalahan proses penyimpanan, atau distribusi makanan yang tidak sesuai standar higienis.
Pemerintah juga tengah mengevaluasi seluruh rantai distribusi, mulai dari penyedia bahan baku, proses memasak, hingga pengiriman makanan ke sekolah.
Respons Pemerintah dan Langkah Penanganan
Sebagai langkah darurat, pemerintah pusat dan daerah telah:
-
Menghentikan sementara distribusi MBG di beberapa wilayah dengan kasus tinggi.
-
Memerintahkan audit ketat terhadap penyedia makanan dan standar kebersihan.
-
Menyiapkan layanan kesehatan gratis bagi seluruh korban, termasuk posko medis di lokasi dengan pasien terbanyak.
Kementerian Kesehatan juga meminta warga yang mengalami gejala seperti mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi makanan MBG agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
Dampak Sosial dan Tantangan Program
Kasus keracunan yang terus bertambah membuat publik meragukan keamanan program MBG. Banyak orang tua khawatir mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan yang dibagikan pemerintah.
Di sisi lain, pakar gizi menekankan pentingnya program makanan bergizi gratis bagi masyarakat, namun menuntut pengawasan lebih ketat agar tujuan baik program tidak kembali menimbulkan krisis kesehatan.
Kesimpulan
Sejak diluncurkan awal 2025, total korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia telah mencapai kisaran 4.711 hingga 6.452 orang hingga 24 September 2025. Perbedaan angka muncul karena metode pencatatan yang berbeda antara pemerintah dan pemantau independen, namun semua pihak sepakat bahwa kasus ini merupakan sinyal penting untuk memperketat standar keamanan pangan.
Kalau kamu ingin mengikuti perkembangan terbarunya, pantau terus laporan resmi pemerintah dan update dari media tepercaya agar mendapatkan informasi terkini mengenai hasil investigasi penyebab dan langkah perbaikan program MBG.
Baca Juga: Komisi IX DPR RI Akui Program MBG Masih Banyak Kekurangan, Penguatan Struktur Jadi Mendesak
Baca Juga: Ketua Banggar DPR Tak Setuju Program MBG Disetop: Inventarisir Masalahnya
FAQ
1. Apa itu program Makanan Bergizi Gratis (MBG)?
MBG adalah program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah dengan tujuan meningkatkan asupan gizi, menekan angka stunting, dan mendukung kesehatan anak. Program ini diluncurkan secara nasional dan sudah dijalankan di berbagai daerah sejak awal 2024.
2. Berapa total korban keracunan MBG di Indonesia sejak awal program?
Hingga 24 September 2025, total korban keracunan yang diduga terkait dengan pembagian MBG di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 1.500 siswa. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai laporan resmi Dinas Kesehatan di kabupaten/kota yang menangani kasus sejak program mulai berjalan.
3. Daerah mana yang mencatat jumlah korban terbesar?
Kasus dengan jumlah korban tertinggi terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dengan total 369 siswa dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Beberapa daerah lain dengan korban besar di antaranya Ciamis, Cirebon, Majalengka, dan sejumlah wilayah Jawa Tengah.
4. Apa penyebab utama keracunan makanan MBG?
Hasil investigasi sementara menunjukkan kemungkinan faktor kebersihan dan distribusi makanan. Dugaan utama mencakup proses penyimpanan yang tidak sesuai standar, pengolahan makanan di dapur yang tidak higienis, hingga distribusi makanan yang tidak memenuhi rantai dingin sehingga memicu pertumbuhan bakteri.
5. Bagaimana respons pemerintah terhadap kasus-kasus keracunan MBG?
Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan daerah telah melakukan uji laboratorium pada sampel makanan, memberikan perawatan medis gratis kepada korban, serta meninjau ulang prosedur penyediaan dan distribusi makanan. Pemerintah juga menegaskan bahwa program MBG akan dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
6. Apakah program MBG akan dihentikan?
Sejauh ini pemerintah belum menghentikan program MBG secara nasional. Namun, sejumlah daerah melakukan penundaan sementara penyaluran makanan sambil menunggu hasil uji laboratorium dan perbaikan standar keamanan pangan.
7. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah risiko?
Orang tua disarankan untuk memantau kesehatan anak setelah menerima makanan MBG. Jika anak mengalami gejala seperti mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi makanan, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat dan laporkan ke pihak sekolah atau Dinas Kesehatan setempat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









