Presiden Diminta Evaluasi Kebijakan Pembelian BBM Oleh SPBU Swasta

AKURAT.CO Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mewajibkan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina melalui mekanisme Business to Business (B to B).

Menurut Wakil Ketua Umum PP GPA, Riduan Dalimunthe, kebijakan ini bukan hanya berisiko terhadap rantai pasokan BBM tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis energi yang merugikan rakyat.

"Kebijakan ini sungguh sembrono. Dasarnya tidak komprehensif, analisisnya dangkal dan jelas mengabaikan kepentingan publik. Jika BBM langka, rakyat yang menderita, pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat bisa terguncang. Ini bukan sekadar salah kebijakan tapi membahayakan stabilitas nasional," jelas Riduan, dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

Baca Juga: Terungkap! Siapa Sebenarnya Pemilik SPBU Shell di Indonesia?

Dia menambahkan, mekanisme B to B yang dipaksakan pada SPBU swasta mendzolimi rakyat. SPBU terjebak dalam aturan yang memberatkan, sementara masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga dan kelangkaan BBM.

"Bahlil perlu merenung, melakukan solat taubat. Kebijakan yang merugikan rakyat dan menimbulkan kegaduhan, noise yang tak produktif dan keresahan sosial jelas tidak bisa dibiarkan," katanya.

Lebih lanjut, Riduan menyoroti dampak politik dan sosial dari keputusan tersebut. Kebijakan yang tidak matang dan tergesa-gesa ini akan memicu kegaduhan publik, merusak ritme pemerintahan, dan mengganggu kepercayaan rakyat terhadap komitmen pemerintah prorakyat.

Baca Juga: KPK Gali Keterangan Mantan Direktur Keuangan Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

"Seharusnya kebijakan hadir untuk menenangkan, bukan mengacaukan. Saat rakyat resah, itu tanda nyata bahwa arah kebijakan ini salah total," ujarnya.

Riduan meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan yang diambil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

"Jangan biarkan keputusan sembrono yang merugikan rakyat terus berjalan. Pemerintahan yang prorakyat harus hadir untuk mengamankan kepentingan publik, bukan memicu konflik atau kebisingan di masyarakat.kami mendesak Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatannya," jelasnya.

Baca Juga: KPK Duga Dirut KAI Bobby Rasyidin Tahu Proses Digitalisasi SPBU Pertamina yang Dikorupsi

Riduan menegaskan, kritik ini bukan sekadar retorika. Ini adalah seruan aktivis pemuda untuk pemerintahan yang berani dan bersih dari kebijakan yang membahayakan rakyat.

"Demi ketahanan energi nasional dan stabilitas sosial politik Indonesia," demikian Riduan.

Sebelumnya, Menteri ESDM membantah sengaja tidak beri kuota impor untuk SPBU swasta sehingga harus membeli ke Pertamina. Dia menegaskan, kuota tahun ini justru lebih tinggi 110 persen dari 2024.

Baca Juga: BBM Turun Harga Hari Ini? Cek Lokasi SPBU yang Kasih Harga Lebih Murah di Sini!

"Impor untuk 2025 kuotanya itu diberikan 110 persen dibandingkan 2024. Jadi, sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor tetapi untuk selebihnya silakan berkolaborasi business to business dengan Pertamina," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Bahlil menjelaskan, keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan ketahanan energi nasional. Dia pun menampik pemerintah telah menutup akses impor hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara SPBU swasta dengan milik pemerintah.