5.000 Dapur MBG Diduga Fiktif, Komisi IX DPR Minta Pemenuhan Gizi Anak Tak Terhambat

AKURAT.CO Komisi IX DPR menyoroti adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif. Diharapkan, persoalan ini tak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI pada Senin (15/9/2025), Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan ada 5.000 unit dapur MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif. Hal ini diketahui ketika BGN melakukan pemulihan pada sistemnya.

"Angka ini memicu dugaan adanya 'dapur fiktif', meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, Rabu (17/9/2025). 

Baca Juga: Ramai Dugaan Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Ini Pesan Islam agar Program Tersebut Terus Berbenah

Pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah terindikasi fiktif meski tercatat di sistem, seperti di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat.

Bahkan, sejumlah yayasan dan perusahaan terindikasi berlomba-lomba membangun dapur MBG demi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN), namun tidak semua proyek berjalan sesuai rencana.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI kemarin, BGN mengungkap bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan. Di mana kasus ini terjadi, karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.

"Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor," paparnya.

Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele, sebab program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah. "Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan," tegasnya.

Baca Juga: Dapur MBG Kalidawir Rajin Unggah Menu Sehat Anak Sekolah di Medsos

"Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," lanjut Nurhadi.

Dia lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. Dia mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat. 

"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari," tutur Nurhadi.

"Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen," sambung Nurhadi. 

Untuk itu, Anggota Komisi Kesehatan DPR itu mendesak BGN untuk segera mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh SPPG.

Nurhadi juga meminta BGN untuk memperbaiki sistem verifikasi, agar dilakukan paralel sejak proses pengajuan, bukan setelah masalah mencuat. "BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu. 

Dia pun mendorong peran serta masyarakat sipil, media, akademisi, dan organisasi profesi gizi dalam mengawasi implementasi program di lapangan. Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan yayasan mitra harus diarahkan pada penguatan kualitas layanan gizi, bukan sekadar pemenuhan target angka.

Baca Juga: MBG Hadir di Pelosok, Ibu Hamil hingga Balita Rasakan Manfaatnya

"Niat mulia program MBG hanya akan bermakna jika setiap rupiah anggaran benar-benar terkonversi menjadi makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak Indonesia," ucapnya.

"Akuntabilitas harus setara dengan besarnya anggaran. DPR RI akan terus mengawal agar hak anak-anak atas gizi tidak tergadai oleh kelalaian manajemen ataupun kepentingan segelintir pihak," tambahnya.

Lebih jauh, Nurhadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan, tidak sekadar menilai laporan administratif. Jika terbukti ada penyimpangan, negara wajib menindak tegas baik mitra maupun oknum internal yang terlibat.

"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," kata dia.  

"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah," pungkasnya.