Di Istana Negara, BEM PTNU Minta Pemerintah Jamin Hak Guru hingga Pekerja Informal

AKURAT.CO Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memenuhi undangan ke Istana Negara, dalam rangka silaturahmi antara pemerintah dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. 

Rombongan mahasiswa hadir dengan mengenakan almamater universitas dan atribut organisasi ekstra kampus (Ormek), sebagai simbol identitas akademik sekaligus representasi kepentingan rakyat.

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara dalam forum tersebut, mendapat kehormatan untuk menyampaikan tiga agenda prioritas strategis kebangsaan.

Baca Juga: Pemerintah Jamu Mahasiswa di Istana Negara, Bangun Perspektif Bersama untuk Kemajuan Bangsa

Agenda ini merupakan kelanjutan dari tujuh tuntutan yang sebelumnya diaspirasikan di Gedung DPR RI pada 3 September 2025, sekaligus menegaskan konsistensi mahasiswa dalam mengawal kepentingan bangsa.

Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menyampaikan beberapa aspirasi. Pertama, mengenai peningkatan profesi strategis.

Dia menekankan bahwa profesi guru, buruh, dan pekerja informal merupakan tulang punggung pembangunan bangsa. Sayangnya, kelompok ini masih menghadapi kesenjangan ekonomi, status kerja yang rentan, dan keterbatasan perlindungan sosial.

"Negara harus hadir melalui kebijakan yang lebih progresif, adil, dan terukur dalam menjamin hak-hak dasar mereka," kata Baha'ur Rifqi dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025). 

Kedua, reformasi kebijakan upah minimum berbasis kehidupan layak, BEM PTNU mendorong perubahan paradigma dalam penentuan upah minimum.

Menurutnya, penetapan upah tidak boleh hanya didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi harus mengacu pada standar kehidupan layak.

Baca Juga: Puan Maharani: DPR Berkomitmen Bertransformasi, Tidak Ada Kenaikan Gaji Anggota

"Dengan demikian, upah minimum benar-benar menjamin pemenuhan kebutuhan dasar keluarga pekerja, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga jaminan sosial," imbuhnya. 

Ketiga, pembentukan tim investigasi indenpenden atas kerusuhan nasional. Menanggapi dinamika politik dan sosial terkini yang memunculkan kerusuhan, korban jiwa, serta mengancam stabilitas publik, BEM PTNU mendesak pemerintah membentuk Tim Investigasi Independen 'Satgas Anti-Makar'.

"Tim ini wajib melibatkan unsur masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, serta organisasi kepemudaan agar proses investigasi berlangsung transparan, akuntabel, dan berkeadilan," jelasnya. 

BEM PTNU Se-Nusantara meyakini bahwa langkah-langkah strategis ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola negara yang demokratis, humanis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kehadiran mahasiswa di Istana Negara bukanlah sebatas seremoni, melainkan manifestasi tanggung jawab moral dan akademik dalam mengawal masa depan bangsa.