Puan Maharani: DPR Berkomitmen Bertransformasi, Tidak Ada Kenaikan Gaji Anggota

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan komitmen DPR untuk melakukan transformasi kelembagaan menyeluruh demi meningkatkan kepercayaan publik.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi tokoh akademisi, keagamaan, dan publik yang tergabung dalam Majelis Mujadalah Kiai Kampung di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (4/9/2025).

Dialog yang berlangsung sekitar dua jam ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan pakar komunikasi Effendi Gazali.

Puan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, forum dialog dengan masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat fungsi representasi DPR, terlebih pasca gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu.

“Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” ujar Puan.

Di hadapan para tokoh, Puan juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan menyinggung publik.

Baca Juga: BMK 1957 Desak DPR Dengarkan Aspirasi Publik dan Hentikan Korban Jiwa dalam Aksi Unjuk Rasa

“Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” katanya.

Puan menegaskan isu kenaikan gaji anggota DPR yang beredar tidak benar. Ia memastikan DPR justru melakukan pengetatan, termasuk penghentian tunjangan perumahan dan pembatasan perjalanan luar negeri.

“Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan DPR tengah memperkuat transparansi dengan memanfaatkan sistem digital. Seluruh laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR kini dipublikasikan secara daring agar dapat diakses publik.

“Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” tegas Puan.