PBB Soroti Jejak Kelam Veolia, Kini Gandeng Salah Satu Perusahaan Multinasional di Indonesia

AKURAT.CO Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berjudul “From Economy of Occupation to Economy of Genocide” menyoroti keterlibatan Veolia, perusahaan asal Prancis, dalam mendukung sistem pendudukan Israel di Palestina.

Nama Veolia kembali menjadi sorotan setelah kini hadir di Indonesia melalui kerja sama dengan salah satu perusahaan multinasional ternama di Indonesia dalam pembangunan pabrik daur ulang.

Menurut laporan tersebut, Veolia tidak hanya berbisnis di Israel, tetapi juga ikut membangun infrastruktur yang memperkuat pendudukan, seperti proyek Jerusalem Light Railnyang menghubungkan pemukiman ilegal Israel, serta layanan bus khusus pemukim di Tepi Barat.

Infrastruktur itu dinilai melanggar hukum internasional karena memperdalam segregasi antara warga Yahudi dan non-Yahudi.

Meski Veolia mengumumkan keluar dari Israel pada 2015 usai mengalami kerugian akibat kampanye boikot global, jejak keterlibatan mereka masih membekas.

Hingga kini, infrastruktur yang dibangun tetap berfungsi dan mendukung sistem penjajahan.

Baca Juga: Lirik Lagu Kami Belum Tentu Dibawakan Oleh Feast, Sebuah Kritik Sosial yang Tajam!

Veolia pun tidak pernah mengakui kesalahan ataupun memberi kompensasi kepada masyarakat Palestina yang terdampak.

Selain Veolia, perusahaan multinasional itu juga memiliki rekam jejak hubungan bisnis dengan Israel.

Sejak 1969, perusahaan multinasional tersebut tercatat menjalin kerja sama dengan salah satu produsen makanan terbesar di Israel, bahkan sempat memiliki saham di perusahaan itu.

Kerja sama Veolia dan perusahaan multinasional di Indonesia melalui proyek ramah lingkungan seperti pabrik daur ulang pun dipandang sebagian pihak sebagai upaya menutupi sejarah bisnis mereka yang kontroversial.

Pengamat ekonomi syariah dari UIN Jakarta, Dr. Mohamad Mujibur Rohman, menilai konsumen perlu lebih kritis.

“Uang yang kita keluarkan untuk produk seperti ini bukan sekadar keuntungan bisnis, tapi juga bisa berarti dukungan tidak langsung terhadap penjajahan Israel di Palestina. Jadi ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Baca Juga: Respons Resmi Pemerintah Indonesia Atas Desakan PBB Terkait Pengusutan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Aksi Demo