Wakil Panglima TNI Tegas Bantah Isu Darurat Militer

AKURAT.CO Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menepis isu yang menyebut pemerintah berencana menerapkan darurat militer di tengah meningkatnya eskalasi demonstrasi di sejumlah daerah.

“Kalau ada anggapan seperti itu, itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. TNI taat konstitusi,” tegas Tandyo usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Ia menegaskan, TNI saat ini dalam kondisi solid bersama Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan seluruh matra. Koordinasi tetap dijalankan dalam satu komando yang jelas.

“Kami memberikan bantuan kepada institusi lain hanya berdasarkan regulasi dan permintaan resmi,” ujarnya.

Baca Juga: Jejak Ricuh Demo DPR: Coretan Protes Hilang, PPSU Jadi Garda Pemulih Kota

Tandyo menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pada 30 Agustus lalu telah memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk membahas situasi keamanan nasional.

Hasilnya, pemerintah memastikan Polri tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, termasuk mengawal aksi demonstrasi.

“Yang dikedepankan adalah Kapolri. Baru setelah itu, bila ada kondisi tertentu, TNI menjadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kami untuk mengambil alih,” tandasnya.

Pernyataan Wakil Panglima ini sekaligus menepis spekulasi di media sosial yang menyebut meningkatnya aksi protes mahasiswa dan buruh terkait situasi ekonomi nasional akan dijadikan alasan untuk menetapkan status darurat militer.