Ancaman Disintegrasi di Era Digital, Melawan Intoleransi dan Radikalisme dengan Nalar Kolektif

AKURAT.CO Ketika ranah digital semakin memudarkan batas antara realita dan rekayasa, ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme menemukan lahan subur untuk tumbuh.

Kemajuan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan (AI), tidak hanya membawa manfaat tetapi juga membuka celah baru yang dieksploitasi untuk menyebarkan kebencian.

Septiaji Eko Nugroho, S.T., M.Sc., Ketua Presidium Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) sekaligus alumni Technical University of Munich, menyoroti bagaimana teknologi AI telah menjadi senjata baru dalam perang informasi.

Dia menjelaskan, teknologi AI, khususnya Gen-AI, saat ini tumbuh pesat dengan kemampuan untuk membuat konten yang sangat meyakinkan dan mudah disebarkan.

"Konten semacam ini dapat berupa narasi yang dibuat-buat, gambar yang dimanipulasi atau video deepfake yang meniru tokoh-tokoh terkemuka. Penyalahgunaan ini memperlebar jurang pascakebenaran (post-truth). Ini berarti emosi dan keyakinan pribadi lebih diutamakan daripada fakta. Konsekuensinya, menjadi semakin sulit bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan terhadap ekosistem informasi yang kredibel," jelasnya, melalui keterangan di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Menurut Septiaji, akar masalahnya terletak pada rendahnya kualitas literasi digital masyarakat Indonesia.

Mereka yang memiliki literasi digital yang kurang cenderung sulit membedakan antara informasi yang benar dan palsu, apalagi jika konten tersebut dibuat dengan teknologi AI yang canggih.

Hal ini membuat mereka rentan terpengaruh dan bahkan menjadi penyebar konten yang merusak.

"Masyarakat juga mungkin tidak menyadari bagaimana AI dapat dimanipulasi untuk menyebarkan narasi kebencian atau disinformasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, termasuk kemampuan untuk membedakan antara konten otentik (buatan manusia) dan sintetik (rekayasa Gen-AI), harus menjadi prioritas bersama," terangnya.

Ancaman ini bukan sekadar teori. Septiaji memberikan contoh nyata dari dampak deepfake terhadap masyarakat.

Dia menyebutkan video deepfake Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang seolah-olah mengatakan "guru itu beban negara."

Video ini menyebar dengan sangat cepat, menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat dan memicu kemarahan publik yang meluas.

Kejadian itu membuktikan betapa mudahnya konten palsu mengadu domba dan merusak tatanan sosial. Keabsahan video tersebut hanya bisa dikonfirmasi secara pasti dengan menggunakan alat deteksi khusus.

Menghadapi tantangan ini, Mafindo tidak hanya mengandalkan teknologi tetapi juga kembali pada kearifan lokal.

Dia mengajak masyarakat untuk meningkatkan resiliensi terhadap paparan polusi informasi dengan membangun sikap kritis dan skeptis.

Paling utama, dia menggarisbawahi pentingnya menerapkan prinsip tabayyun, yakni mengambil langkah untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi.

"Jangan sampai kita menjadi korban adu domba pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi celah pengetahuan di era AI ini," pesan Septiaji.

Sebagai organisasi yang bergerak di garis depan perlawanan hoaks, Mafindo tidak hanya mengajarkan prinsip tetapi juga menyediakan alat dan ekosistem pendukung.

Septiaji menjelaskan bahwa Mafindo menggunakan berbagai perangkat lunak untuk memeriksa konten, seperti Hivemoderation, Sightengine, Deepfake-O-Meter hingga detektor AI yang disediakan oleh platform Elevenlabs AI Detector dan Google SynthID Detector.

Namun, dia menekankan bahwa pengetahuan teknis saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu memahami ekosistem informasi yang kredibel seperti turnbackhoax.id dan cekfakta.com yang merupakan platform kolaboratif jurnalis dari banyak organisasi media ternama dan ribuan anggota, yang secara daring bekerja sama untuk memeriksa dan memvalidasi berita bohong.

Lebih dari sekadar pemeriksaan fakta, strategi yang diajukan Mafindo untuk menangkal narasi disintegrasi berpusat pada pembangunan gerakan yang didasari oleh konsep guyub atau komunal.

Pendekatan ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, kepolisian, tokoh agama dan komunitas, akademisi dan warga negara, untuk membentuk ekosistem antihoaks yang kolaboratif dan saling terhubung.

Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif tetapi juga agen aktif dalam melawan hoaks.

Septiaji berharap, dengan mengajarkan kemampuan berpikir kritis sejak dini, pemerintah dan masyarakat mampu mengatasi akar masalah penyebaran hoaks yaitu kurangnya keterampilan kognitif, bukan hanya gejalanya.

"Mengatasi ancaman radikalisasi dan disintegrasi bangsa secara komprehensif bisa dicapai melalui solusi yang berkelanjutan dan terukur untuk perbaikan kondisi masyarakat. Harapannya, usaha bersama pemerintah dan masyarakat tidak hanya efektif dalam memerangi hoaks tetapi juga secara implisit mampu membangun benteng yang kokoh terhadap ideologi yang memecah belah seperti intoleransi dan radikalisme," jelasnya.