Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur dan Berpihak kepada Rakyat Kecil

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo Subianto pada 2026 sebagai arah pembangunan nasional.

Target ini mencerminkan optimisme sekaligus keberanian pemerintah dalam membawa Indonesia melangkah lebih cepat menuju kemandirian dan kemakmuran rakyat.

Menurutnya, angka-angka makro memang penting tapi jauh lebih penting adalah bagaimana angka itu berubah menjadi kesejahteraan nyata.

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil dan pemerataan kesejahteraan," kata Hanif, kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

Baca Juga: Pesan Sekjen DPR di Momentum HUT RI: ASN Parlemen Harus Gotong Royong, Hapus Ego Pribadi

Baginya, target boleh ambisius tapi harus realistis, terukur dan berpihak pada rakyat kecil.

Karena itu, Komisi XI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah yang loyal dan konstruktif yakni mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo. Sekaligus mengawal dengan kritis agar setiap janji pertumbuhan benar-benar hadir di dapur, di sawah dan di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Politisi PKB itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi di atas lima persen selalu jadi harapan besar rakyat. Namun, angka 5,4 persen tidak akan tercapai dengan pola lama.

Baca Juga: DPR Tepis Isu Liar Soal Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Jadi 8 Tahun

Dibutuhkan industrialisasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah serta pemangkasan birokrasi yang sering jadi penghambat investasi.

"Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah tapi buah dari industrialisasi yang nyata dan birokrasi yang efisien," kata Hanif.

Hanif mengatakan, inflasi rendah hanya punya arti kalau harga kebutuhan pokok terkendali di pasar. Stabilitas harga beras, minyak goreng, cabai dan energi adalah indikator sesungguhnya yang dirasakan rakyat.

Baca Juga: DPR Bantah Tunjangan Rumah Rp100 Juta: Rp52 Juta Termasuk Pembantu dan Supir

Karena itu, penguatan ketahanan pangan, rantai distribusi yang lancar, dan subsidi yang tepat sasaran harus jadi fokus.

"Inflasi 2,5 persen hanya berarti bila rakyat bisa belanja kebutuhan pokok dengan tenang," ujarnya.

Terkait nilai tukar rupiah, menurut Hanif, nilai tukar rupiah yang stabil memberi rasa aman bagi dunia usaha sekaligus menjaga daya beli rakyat.

Target Rp16.500 per USD bisa diterima tapi yang lebih penting adalah mencegah gejolak.

Baca Juga: Adies Kadir Bantah Gaji DPR Naik: Terima Rp70 Juta per Bulan dari Tunjangan

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga cadangan devisa, mengendalikan defisit transaksi berjalan dan memastikan arus modal tetap sehat.

"Yang rakyat butuhkan bukan angka kurs Rp16.500 tapi rupiah yang stabil dan tidak mudah diguncang," katanya.

Bonus demografi juga bisa menjadi berkah besar atau justru bencana.

"Jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal melalui digitalisasi, industrialisasi dan dukungan UMKM naik kelas, maka angka pengangguran bisa turun signifikan. Tapi jika tidak, generasi muda hanya akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah murah. Bonus demografi bisa jadi berkah tapi tanpa kerja formal, ia berubah menjadi beban," jelas Hanif.

Baca Juga: Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan KUHAP hingga Uji Kelayakan Calon Hakim Agung

Menurutnya, target menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol adalah ambisi besar yang layak diapresiasi. Namun, itu tidak bisa tercapai hanya dengan bantuan sosial.

"Perlu kebijakan yang presisi, pemberdayaan ekonomi desa, akses ke permodalan dan program yang menghubungkan warga miskin ke dunia kerja produktif. Kemiskinan ekstrem nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik," ujarnya.

Hanif mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus dinikmati semua lapisan rakyat, bukan hanya segelintir elite. Itu artinya akses pendidikan, kesehatan dan perumahan layak harus diperluas.

Baca Juga: Pemerintah Serahkan 700 DIM Revisi UU Haji dan Umrah ke DPR

"Jika tidak, ketimpangan akan melebar dan rasa keadilan publik kian terkikis. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya melahirkan kesenjangan yang lebih dalam," ujarnya.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan pada USD70 per barel juga menuntut kewaspadaan terhadap fluktuasi global.

Pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan energi sekaligus mempercepat transisi energi baru terbarukan.

"Harga minyak jangan sampai jadi beban rakyat tetapi harus jadi momentum memperkuat kedaulatan energi," ucap Hanif.

Baca Juga: Rincian Gaji dan Tunjangan DPR RI Terbaru: Benarkah Naik Rp3 Juta per Hari? Cek Faktanya di Sini!

Komisi XI menegaskan target ekonomi 2026 adalah agenda besar bangsa, bukan sekadar hitungan statistik.

"Komisi XI akan berdiri di barisan depan memberi dukungan penuh, mengawal dengan kritis dan memastikan setiap capaian benar-benar dirasakan rakyat banyak. Ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja dan di dompet rakyat," jelas Hanif.