Pemerintah Mau Normalisasi Harga Tanah Dukung Pembangunan Rumah Murah untuk MBR

AKURAT.CO Pemerintah berencana melakukan normalisasi harga tanah, agar dapat dibangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, dalam diskusi bertajuk 'Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak'.
Dia menegaskan, normalisasi harga tanah harus dilakukan agar harga tanah menjadi layak untuk dibangun perumahan rakyat dengan harga terjangkau. Menurutnya, tingginya harga perumahan saat ini lebih banyak disebabkan karena tingginya harga tanah.
Baca Juga: Regulasi KUR Perumahan Rampung, Siap Dorong Akses Rumah dan UKM Lokal
"Harga rumah itu bukan karena teknologi dan konstruksinya (yang mahal), tapi karena harga tanah yang tidak masuk akal, sehingga tanah memang harus distabilisir oleh pemerintah. Ini yang oleh Presiden kita harus pakai pasal 33 (UUD 1945)," ucap Fahri, di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta, dikutip Kamis (7/8/2025).
Seperti yang dilakukan Semen Indonesia Grup saat membangun rumah percontohan dengan harga Rp 50 juta. "Saya juga ketemu dengan beberapa perusahaan yang memakai konstruksi cuma Rp 60 juta. Artinya rumah itu mahal karena tanah, bukan karena bangunan," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida mengatakan percepatan realisasi program 3 juta rumah perlu kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, perbankan dan masyarakat.
Menurutnya, faktor regulasi akan sangat berpengaruh. Dia sempat menceritakan sulitnya mengikuti sinkronisasi regulasi, terutama dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: Bulog Versi Perumahan, Gagasan Baru Wamen Fahri Atasi Krisis Hunian
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Dedek Prayudi, mengatakan Program 3 Juta Rumah adalah yang sangat penting di antara sejumlah program prioritas lainnya.
"Sebab, ada 35 persen masyarakat yang masih tinggal di hunian tak layak," kata Dedek dalam kesempatan sama.
Dia menegaskan, Pemerintahan Presiden Prabowo ingin membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak, salah satunya dengan menyediakan perumahan yang terjangkau bagi rakyat berpenghasilan rendah.
"APBN ini betul-betul ditarik ke lapisan terbawah piramida masyarakat, supaya terasa melalui program-program unggulan, kebijakan strategis, dan program hasil terbaik cepat, seperti makan bergizi gratis, program 3 juta hunian, renovasi sekolah, juga ada program lain seperti cek kesehatan gratis dan lain-lain. Ini semua semata-mata ingin mengembalikan setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat program," pungkas Dedek.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 2Kalender Jawa 12 Oktober 2026: Watak Weton Senin Pahing Dikenal Tegas dan Punya Cita-Cita Tinggi
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Belajar dari Jepang, Erick Thohir Ingin Timnas Indonesia Punya Dua Skuad Berkualitas
- 5Prediksi Lens vs Sporting CP 13 Oktober 2026: Skor, H2H, dan Susunan Pemain
- 6Aprilia Buang Peluang Emas Meski Kuasai 4 Besar di Mandalika, Marc Marquez Pemenang Sesungguhnya!
- 7Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 8Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Praha 13 Oktober 2026: Siapa yang Diunggulkan?
- 9BGN Resmikan 980 Dapur MBG untuk Wilayah 3T
- 10KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT BNPB, Adik hingga Orang Kepercayaan Suharyanto Terjerat








