Pemerintah dan DPR Sepakat Bentuk Tim Bersama Menuju Zero ODOL 2027

AKURAT.CO Pemerintah bersama DPR dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, menyepakati pembentukan tim bersama guna merumuskan langkah-langkah strategis, menuju penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2027. 

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan truk over dimensi dan over muatan. Oleh karena itu, semua pihak sepakat membentuk tim untuk merespons aspirasi pengemudi logistik. 

"Menuju zero ODOL di 2027, kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara untuk membentuk tim bersama guna merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi mereka," ujar Dasco dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Baca Juga: Transformasi Digital Jadi Kunci Atasi Truk ODOL

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Indonesia (API), Suroso, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan Zero ODOL 2027. Dia menegaskan bahwa para pengemudi siap bekerja sama dan mematuhi aturan, demi keselamatan dan kelancaran logistik nasional.

"Pada intinya, pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju zero 2027. Kita sudah sepakat zero ODOL di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini," ujar Suroso.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR dan pemerintah, yang telah membuka ruang dialog dengan para pengemudi yang selama ini menjadi penggerak roda ekonomi nasional.

"Kita terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak-Bapak yang tadi telah musyawarah bersama, yang telah menjembatani teman-teman pengemudi ini," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah implementasi Zero ODOL.

"Kita menyepakati bahwa perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan Zero ODOL, dan beberapa hal yang harus kami siapkan akan segera kami laksanakan sebagaimana telah disepakati," tegas Dudy.

Baca Juga: Kementan Dukung Penegakan Aturan ODOL, Usulkan Penyesuaian Bertahap untuk Distribusi Pangan

Dia menilai forum yang difasilitasi DPR RI ini sangat strategis sebagai landasan kerja konkret ke depan. "Rapat pagi ini sangat baik sehingga ke depannya kita memiliki agenda yang jelas untuk memenuhi Zero ODOL ini," demikian Dudy.

Sebagai informasi, Zero ODOL adalah kebijakan pemerintah untuk menghapus total kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan (Over Loading) dan dimensi (Over Dimension) pada 2027. 

Tujuannya menjaga keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, dan menciptakan persaingan usaha yang adil. Meski sempat ditargetkan berlaku penuh sejak 2023, kebijakan ini ditunda karena belum siapnya armada dan pelaku usaha.