DPR Dukung Penuh Gagasan Kampung Haji: Bisa Atasi Masalah Klasik Haji

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, menyambut baik rencana pemerintah membangun Kampung Haji di Arab Saudi.

Gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu dinilai sebagai solusi konkret atas sejumlah persoalan klasik dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Kalau Kampung Haji ini betul-betul terwujud, maka masalah-masalah klasik seperti akomodasi, transportasi, dan katering bisa lebih tertata. Bahkan jemaah umrah pun bisa ikut merasakan manfaatnya,” kata Ansory dalam keterangan pers, Rabu (16/7/2025).

Ia menilai, banyaknya keluhan jemaah dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam sistem layanan haji.

"Malu kita sebagai muslim ketika mendengar hal-hal buruk tentang haji. Seharusnya ketika mendengar kata ‘haji’, yang terbayang adalah ibadah yang mulia—bukan korupsi, kartel, atau pengelolaan yang semrawut,” kritiknya.

Ansory juga menyoroti panjangnya masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi yang mencapai 41 hari. Padahal, menurutnya, inti dari pelaksanaan ibadah haji hanya berlangsung sekitar satu pekan.

Baca Juga: Mendagri: Jawa Barat Punya Potensi Besar, Pemda Diminta Genjot Realisasi APBD

“Kalau pekerjaan hajinya hanya 6–7 hari, kenapa kita harus tinggal 41 hari? Kalau bisa dipangkas jadi 31 hari, maka biaya makan dan penginapan bisa ditekan signifikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ansory mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR telah menjajaki kerja sama dengan negara-negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan dan Kazakhstan yang memiliki kuota haji tidak terpakai.

Ia menilai, opsi ini layak dipertimbangkan untuk mengurangi panjangnya daftar tunggu jemaah haji Indonesia, yang kini rata-rata mencapai 48 tahun.

“Kalau kita bisa manfaatkan sisa kuota mereka, antrean bisa lebih cepat berkurang,” ungkapnya.

Dalam evaluasinya, Ansory tak hanya menyoroti masalah di internal Indonesia, tetapi juga sejumlah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.

Ia menilai sistem Nusuk dan mekanisme tanazul atau pelimpahan kuota kerap kali berubah secara mendadak, bahkan menjelang puncak haji di Arafah.

“Nusuk seharusnya bisa dibagikan sejak dari Indonesia, jangan semua diurus di Saudi. Masalah tanazul juga harus dikomunikasikan jauh-jauh hari agar tidak menimbulkan kekacauan dan kebingungan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Ansory menegaskan pentingnya reformasi dalam pengelolaan syarikah atau operator lokal di Arab Saudi yang bertanggung jawab atas transportasi jemaah.

Ia mengusulkan agar pembagian kerja dilakukan secara terstruktur dan lebih terfokus.

Baca Juga: Trump Ingin Ganti Ketua The Fed, Ancaman Terhadap Independensi Menguat

“Kalau bisa, satu embarkasi atau satu kabupaten/kota ditangani oleh satu syarikah tertentu agar koordinasi lebih mudah dan tidak semrawut seperti kemarin,” pungkasnya.