Sekolah Rakyat Harus Punya Sistem Ketat, DPR Wanti-wanti Tiga Dosa dalam Dunia Pendidikan

AKURAT.CO Menjelang peluncuran program Sekolah Rakyat pada Juli 2025, Kementerian Sosial diingatkan untuk menyiapkan sistem perlindungan anak yang ketat.

Sekolah Rakyat, yang mengadopsi sistem asrama atau boarding school, akan menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu justru dinilai rentan terhadap tiga dosa besar dalam dunia pendidikan.

Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah, menyatakan dukungannya atas Sekolah Rakyat, sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dia mengingatkan bahwa pemerintah harus siap dengan langkah antisipatif agar sekolah berbasis asrama tidak malah menjadi tempat rawan pelanggaran terhadap hak anak.

"Kami mendukung peluncuran Sekolah Rakyat. Hanya saja kami wanti-wanti agar jajaran Kemensos mengantisipasi terjadinya tiga dosa besar pendidikan yakni perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi. Apalagi konsep sekolah rakyat ini berbasis asrama," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Menurut Neng Eem, ketiga dosa pendidikan tersebut bisa memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan masa depan anak-anak sebagai peserta didik.

Jika tidak ditangani serius, maka semangat pendirian Sekolah Rakyat akan tercoreng.

"Kami mendukung jelang peresmian Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Untuk mendukung agar Sekolah Rakyat ini berjalan sesuai target dan tepat sasaran, kami minta tiga dosa dicegah agar tidak menjadi momok yang menakutkan yang mengancam masa depan anak bangsa dan mencederai semangat pendirian Sekolah Rakyat," jelasnya.

Neng Eem mendorong agar pemerintah sejak awal memastikan kurikulum pendidikan yang diterapkan menyisipkan nilai-nilai antiperundungan, antikekerasan seksual dan toleransi terhadap keberagaman.

Dia juga mengimbau agar nilai-nilai itu disosialisasikan secara luas kepada guru, siswa dan wali murid sebagai komitmen bersama.

"Sekolah Rakyat juga harus menerapkan kebijakan demi kebijakan yang tegas menolak perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi. Penerapan ini berarti apabila ada pelanggaran, maka pelaku harus mendapat sanksi atas perbuatannya. Tidak boleh ada tebang pilih atas pelanggaran yang dilakukan. Sekolah harus tindak tegas terhadap perilaku tiga dosa pendidikan ini. Jangan berusaha menutup-nutupi jika ada pelanggaran yang terjadi," terangnya.

Sebagai langkah konkret, Neng Eem mengusulkan pembentukan tim gerak cepat di setiap Sekolah Rakyat yang bertugas mencegah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

Tim ini diharapkan mampu merespons cepat setiap aduan dan memberikan perlindungan serta pendampingan bagi korban.

"Kami tentunya berharap tidak terjadi tiga dosa pendidikan tersebut. Tapi jika terjadi pelanggaran misalnya adanya kasus perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, korban harus dipastikan mendapat perlindungan dan pendampingan untuk menghilangkan trauma atas peristiwa yang dialami," katanya.

Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada tahap awal, pemerintah akan membangun 200 unit sekolah berbasis asrama yang sepenuhnya tidak dipungut biaya alias gratis.

Peluncuran Sekolah Rakyat menjadi bagian dari misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi kelompok rentan dan miskin di Indonesia.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kuantitas sekolah yang dibangun tapi juga kualitas lingkungan belajar yang aman dan berkeadilan.