Reformasi Birokrasi Digital Harus Presisi, Efisien, dan Berbasis Dampak Nyata

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan, reformasi birokrasi di era digital tidak cukup hanya dilakukan secara cepat, tetapi juga harus presisi dan efisien.

Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan adalah bagaimana menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran melalui tata kelola yang cerdas dan akuntabel.

“Kita berjuang terus untuk menjadi smart ministry. Makanya, digitalisasi adalah instrumen yang sangat penting, bukan hanya untuk administrasi harian, tetapi juga untuk mewujudkan apa yang kami sebut sebagai precision policy,” ujar Pratikno dalam acara di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Pratikno menjelaskan, precision policy mencakup ketepatan dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kebijakan. Dengan presisi tersebut, birokrasi akan lebih akuntabel dan terhindar dari praktik inefisiensi.

“Precision policy adalah ketepatan dalam perencanaan (planning), penganggaran (budgeting), dan juga intervensi kebijakan lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada keseimbangan kehidupan para aparatur sipil negara.

Menurutnya, birokrasi masa depan harus cerdas, berdampak tinggi, dan tetap memberikan ruang untuk kehidupan pribadi dan sosial pegawai.

Baca Juga: PP Perbasi Panggil 6 Pemain Untuk Timnas 3x3 Putri Hadapi FIBA Women's Series 2025

“Kami kerja keras untuk jadi lebih cerdas, produktif, tapi juga bekerja dengan durasi dan effort yang lebih sedikit agar bisa work-life balance—bukan hanya work time, tapi juga ada family time, social time, dan me time,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Kamaruddin, mengatakan, kebijakan reformasi birokrasi tematik kini difokuskan pada penyelesaian isu-isu strategis nasional.

Isu-isu tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, ketahanan pangan nasional, serta peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan.

“Birokrasi harus mampu menunjukkan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.