APSyFI Disebut Egois dan Arogan Sikapi Keputusan Pemerintah Soal BMAD

AKURAT.CO Sejumlah pihak mengapresiasi keputusan pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, yang menolak Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap Partially Oriented Yarn (POY) dan Drawn Textured Yarn (DTY).

Menurut pengamat kebijakan publik, Fernando Emas, keputusan pemerintah tersebut sangat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk 101 perusahaan yang menyampaikan penolakan, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Namun, sangat disayangkan sikap dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang terlihat egois dan arogan menyikapi keputusan pemerintah yang menolak usulan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) tersebut," ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Fernando mengatakan, situasi perekonomian global saat ini juga berdampak terhadap perekonomian dan industri di dalam negeri.

Baca Juga: Bebas Bea Masuk Anti-Dumping, Kertas A4 RI Kembali Berdaya Saing Di Australia

"Sangat wajar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menolak BMAD terhadap POY dan DTY, berdasarkan berbagai pertimbangan secara menyeluruh dan dampak yang diakibatkan apabila usulan KADI ditolak atau diterima," jelasnya.

Pemerintah tentu tidak ingin ada perusahaan yang berhenti beroperasi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Sedangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya memenuhi janji untuk menyediakan 19 juta lapangan kerja.

"Sikap APSyFI yang tidak terima atas keputusan Kementerian Perdagangan membuat tuduhan secara sembrono dan termasuk membuat alasan yang sebenarnya sudah ada solusinya terkait dengan hasil produk mereka," kata Fernando.

Baca Juga: Kementerian LH Umumkan Rencana Tindak Lanjut Penutupan 343 TPA Open Dumping

Mengenai produk hasil perusahaan APSyFI, sudah ada komitmen dari perwakilan 101 pengusaha yang mengajukan petisi bersedia untuk menyerap kapasitas produksi POY dalam negeri dengan praktik standar berbisnis.

"Saya juga mengapresiasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan rekomendasi agar BMAD untuk produk benang filamen asal China tidak dilanjutkan karena untuk kepentingan industri tekstil dan produk tekstil (TPT)," ujarnya.

Selain itu, kebijakan tersebut bagian dari upaya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan penguatan industri dalam negeri.

"Saya juga heran dengan tudingan bahwa Kementerian Perindustrian seolah mendukung impor ilegal tentu sesuatu yang mengada-ada dan cenderung ingin mengganggu kinerja pemerintah," katanya.

Baca Juga: Peluang Ekonomi dari Penutupan TPA Open Dumping: Transformasi Sampah Jadi Bisnis dan Ekonomi Sirkular

Dengan tuduhan tersebut ingin mengganggu kekompakan para pembantu presiden karena beberapa waktu lalu Prabowo memastikan bahwa kabinetnya sudah kompak.

"Jangan-jangan APSyFI memiliki agenda tersembunyi untuk kepentingan kelompoknya yang ingin meraup keuntungan sendiri apapun resikonya, termasuk mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto," ujar Fernando.

Bahkan lebih dari itu, menurutnya, akibatnya banyak terjadi PHK apabila BMAD diberlakukan pada POY dan DTY, maka akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo Subianto menurun.

"Saya berharap pemerintahan Prabowo Subianto tetap waspada dan hati-hati dalam mengambil kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak negatif dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang," tutur Fernando yang juga Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Tutup 343 TPA Open Dumping, Daerah Terancam Sanksi jika Tak Berbenah