PDIP Kritik Pernyataan Fadli Zon Soal Tragedi 1998: Jangan Sok Benar Sendiri

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan tidak ada bukti pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998.

Pacul menilai, pernyataan tersebut berpotensi mengabaikan fakta-fakta sejarah yang sudah tercatat dan menyakiti rasa keadilan korban.

“Subjektivitas Pak Fadli Zon mau mengambil cara yang berbeda, ya silakan. Tapi nanti akan ditabrakkan dengan ayat fakta. Kalau kita hanya ngotot-ngototan saja, ya susah,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/6/2025).

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa dalam tradisi dunia Timur, penulisan sejarah tidak bisa dilepaskan dari rasa, emosi kolektif, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

“Begitulah logika wilayah Timur, ada rasa, dinda. Jadi jangan sok benar sendiri, oke?” ujarnya dengan gaya khas.

Pacul mengingatkan bahwa menulis sejarah tanpa mempertimbangkan dimensi emosional hanya akan melahirkan narasi yang kering dan berpotensi menyesatkan.

Ia mewanti-wanti agar penulis sejarah tidak memanipulasi realitas dengan menyodorkan narasi tunggal.

“Jangan hilangkan satu fakta dengan menonjolkan fakta lain. Dari 10 fakta, bisa saja dua fakta yang tak menguntungkan disingkirkan, dan tiga yang lemah justru diangkat karena cocok dengan subjektivitas penulis. Itu berbahaya,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memaknai peristiwa sejarah, khususnya tragedi kelam seperti kerusuhan Mei 1998, yang meninggalkan luka sosial mendalam.

“Saya nggak mau berkelahi, tapi kalau kita mengaku dari dunia Timur, ya ada bumbu masaknya. Bukan cuma kendangnya saja. Harus ada rasanya, dinda,” katanya lagi.

Menurut Pacul, subjektivitas dalam menulis sejarah memang tak terhindarkan. Namun, itu bukan alasan untuk mengabaikan penderitaan korban dan fakta-fakta yang telah dihimpun melalui mekanisme resmi.

“Kalau hanya ngotot-ngototan, ya sudahlah, masing-masing bikin sejarah sendiri saja dengan fakta versi masing-masing. Simple aja,” tandasnya.

Sebelumnya, pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak adanya bukti pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 menuai kritik dari berbagai pihak.

Banyak yang menilai ucapannya berpotensi mencederai korban dan bertentangan dengan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah setelah reformasi.

Menanggapi polemik tersebut, Fadli Zon menyampaikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dirinya mengecam segala bentuk kekerasan seksual dan tidak bermaksud menafikan penderitaan korban.

“Saya mengecam keras segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan kerugian atau penderitaan para korban,” kata Fadli.

Menurut Fadli, istilah “perkosaan massal” harus digunakan secara hati-hati karena berimplikasi luas terhadap reputasi bangsa.

Ia menekankan bahwa sejarah harus ditulis berdasarkan bukti yang kuat dan terverifikasi secara akademik dan hukum.

“Sejarah harus bersandar pada fakta hukum dan bukti akademik yang telah diuji, apalagi jika menyangkut angka dan istilah yang hingga kini masih menjadi perdebatan,” tutupnya.