Pemerintah dan BPKP Kerja Sama Percepat Penurunan Stunting di Maluku Utara

AKURAT.CO Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bekerja sama dalam mendukung program penurunan stunting yang akuntabel.

Penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang memerlukan sinergi dari berbagai sektor, khususnya dalam aspek data, perencanaan, serta pengawasan anggaran.

Sebelumnya, BPKP Maluku Utara setempat setempat menggelar kegiatan bertajuk Penguatan Peran BPKP Melalui Komitmen Lintas Sektor (Korilal) atas Program Prevalensi Stunting di Wilayah Provinsi Maluku Utara, berlangsung di Aula Gedung BPKP, Ternate, Sabtu (31/5/2025).

Baca Juga: Dukung Nutrisi Anak Bangsa dalam Upaya Mengatasi Stunting, Sarihusada Raih Penghargaan di Ajang Peduli Gizi 2025

Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji mengatakan, pihaknya berperan dalam monitoring, evaluasi, dan pengelolaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik, agar implementasinya berjalan efisien dan tepat guna.

"Pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Maluku Utara," kata Tri.

Dia menjelaskan, BPKP memiliki peran penting dalam mengawal intervensi penurunan stunting melalui pengawasan terhadap penganggaran APBD kabupaten/kota.

"Kami mendorong agar data keluarga berisiko stunting (KRS) dari Kemendukbangga/BKKBN dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan mitra lintas sektor sebagai dasar dalam merancang intervensi yang tepat sasaran," jelasnya.

Sementara Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Penganggaran, Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Harwaty, menyatakan pentingnya penguatan komitmen lintas sektor dalam menurunkan stunting di Maluku Utara.

Baca Juga: Menkes Soal Viral Pernikahan Dini: Kemungkinan Bayi Lahir Stunting Tinggi

Menurutnya, komitmen lintas sektor sangat penting agar intervensi dilakukan secara terpadu dan tidak tumpang tindih.

Sebagai langkah ke depan, BPKP bersama Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen melakukan pengawasan bersama terhadap pengelolaan anggaran DAK, utamanya sub bidang stunting.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk menurunkan angka stunting benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat," tegasnya.