Komisi V DPR Usul Ada Aturan Baru Untuk Transportasi Online

AKURAT.CO Komisi V DPR RI, telah mengusulkan pembentukan regulasi baru terkait pengaturan transportasi online. Hal ini telah diusulkan ke badan kajian DPR, serta meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuat kajiannya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya masih mendiskusikan apakah akan membuat regulasi tersendiri dalam sistem transportasi nasional (sisternas), atau tetap menyatu dengan UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Oh iya, kita usulkan regulasi baru. Sekarang sudah kami usulkan sistranas. Kami sebetulnya sudah mengajukan ini ya, sudah mengajukan untuk terjadinya perubahan," kata dia di Komplek Parlemen DPR MPR RI, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Puan Pastikan DPR Tak Tinggal Diam Soal Tuntutan Pengemudi Ojol: Kita Cari Win-win Solution

Sebelumnya, Komisi V DPR telah mengusulkan revisi UU LLAJ dan telah diajukan. Namun tidak terlaksana, karena sudah berada di akhir masa jabatan.

"Tapi dua-duanya akan kita kejar. Jadi tugas kami di Komisi V, saya sebagai Ketua tentu mendorong ini supaya cepat selesai. Sehingga kita perdebatannya gak ini-ini terus. Karena ini menyangkut hajat orang banyak," jelasnya.

Da menjelaskan, DPR hanya berperan sebagai fasilitator dari berbagai pihak untuk menghasilkan jalan keluar. Terkait tuntutan ojol yang meminta potongan hanya 10 persen, maka hal ini akan dikembalikan ke pihak tekait.

Sebab, DPR ini tidak memiliki domain untuk memutuskan angka, hanya mendengar dan mengusulkan. Namun tetap, eksekusi ada di tangan pemerintah.

"Kalau hitung-hitungan bisnisnya kami kembali kepada ini kan simbiosis mutualisme ya antara pemerintah untuk lapangan kerja. Kemudian aplikator ini butuh pengemudi. Pengemudi juga butuh aplikator," ucapnya.

Baca Juga: Komisi V DPR Akan Gelar RDP Bersama Driver Ojol, Dorong Regulasi Transportasi Online

Untuk itu, Komisi V akan memanggil simpul-simpul driver ojol pada Senin, (26/5/2025) terlebih dahulu. Setelahnya, pihaknya baru akan mengagendakan pemanggilan pihak operator setelahnya baru pemerintah. 

"Akan kita agendakan. Hanya kami tidak ingin itu didudukan di hari yang sama. Kalau didudukan di hari yang sama, dipaksa untuk mengambil keputusan di ruangan itu. Tentu ini masalah dari sisi kita bernegara. Jadi kesimpulan rapat itu tidak bisa mengikat," ujarnya.

"Jadi yang perlu kita kejar adalah regulasinya. Undang-undangnya yang perlu kita kejar," tegas dia.