Menteri PPPA Pastikan Sekolah Rakyat Kedepankan Prinsip Hak Anak

AKURAT.CO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat yang merupakan program gagasan Presiden Prabowo.

Program ini merupakan pendidikan gratis berbasis asrama yang berkualitas, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengatakan komitmen Kemen PPPA untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan dalam koridor prinsip hak anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Baca Juga: Bakal Bangun 100 Sekolah Rakyat Tiap Tahun, Prabowo: Sisa Hidup Saya untuk Mengubah Nasib Anak-anak Kurang Mampu

Dia menekankan pentingnya pelaksanaan prinsip perlindungan anak dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sebab, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua atau wali.

Termasuk di dalamnya, para guru yang akan menjadi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Para tenaga pendidik tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Kami memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, diskriminasi, dan semua hak anak bisa terpenuhi," kata dia dalam keterangannya, Jumat (16/5/205).

Dia juga mendorong keterlibatan orangtua dalam proses pendidikan anak di Sekolah Rakyat, meskipun sistemnya berbasis asrama. Sebab, orangtua tidak boleh lepas tangan terhadap pendidikan anak, mereka perlu memperhatikan setiap perkembangan anak.

"Sekalipun Sekolah Rakyat nanti bersifat boarding (asrama), orangtua berkewajiban memantau dan memperhatikan proses pendidikan anak, karena sejatinya pengasuhan tetap pada orangtua," ujarnya.
 
Dia menegaskan, pemberdayaan ekonomi keluarga anak juga dipandang perlu diperhatikan. Maka dalam kondisi ekonomi sulit, anak-anak kerap didorong untuk membantu keuangan keluarga, yang dapat mengarah pada praktik eksploitasi anak dalam ekonomi sehingga menjadi pekerja anak.
 
"Pemberdayaan untuk perbaikan ekonomi keluarga anak ini juga perlu dipikirkan sehingga, ketika kelak anak bersekolah di sekolah rakyat, orangtua tidak membebankan apapun pada anak dan anak dapat fokus untuk mengikuti pendidikan di sekolah," tegasnya.

Baca Juga: Mensos: Lebih dari 5.000 Siswa Lulus Seleksi Administratif Sekolah Rakyat
 
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan pemerintah terus mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Saat ini pemerintah berfokus pada dua hal utama, yaitu rekrutmen tenaga pendidik dan pemenuhan sistem perlindungan anak.
 
"Kita secara simultan bekerja. Tim sarana dan prasarana bekerja di lapangan, tim rekrutmen calon siswa juga terus bekerja. Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orangtua di rumah masing-masing," jelas Gus Ipul.
 
Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah ini dapat dimulai dalam waktu dekat, dengan sinergi berbagai kementerian/lembaga demi memastikan kualitas dan keberlanjutannya.