Tokoh dan Ormas Agama Jangan Hanya Jadi Penonton Tapi Penyelesai dan Pendamai di Dunia

AKURAT.CO Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk mayoritas muslim yang sangat toleran dan dengan legitimasi keislaman yang kuat, serta konektifitas dengan ekosistem muslim dan agama-agama di dunia, memiliki peran strategis di tengah situasi global yang tidak sedang baik-baik saja.

Indonesia bisa menjadi alternatif pintu gerbang utama bagi jalan damai dari berbagai konflik di muka bumi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK), Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, saat menjadi pembicara dalam Konsolidasi Bersama Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan dalam menjawab tantangan pascatransformasi ekonomi politik di Indonesia.

Kegiatan itu berlangsung di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, ke depan Indonesia bisa menjadi alternatif pintu gerbang utama bagi jalan damai atas berbagai konflik yang ada di dunia.

"Peran ini harus diambil dan dimainkan agar dapat melakukan islah bainal mutakhosimain. Dalam hal ini, ormas-ormas Islam dan ormas keagamaan serta para pemimpin agama tidak boleh hanya jadi penonton dan tidak boleh terbawa ke dalam arus pertarungan yang tidak bersudut antarkepentingan. Tetapi harus bisa berdiri menjadi penyelesai persoalan dan pendamai perselisihan dan harus tegas lurus mengedepankan kepentingan kedaulatan NKRI yang aman, damai, dan sentosa," terang Kiai Said, dalam kegiatan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut.

Baca Juga: Ketum GP Ansor Addin Jauharudin: Ormas Harus Jadi Solusi, Bukan Sumber Kegaduhan

Kegiatan dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari pengurus ormas di LPOI/LPOK, antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Washliyah, Persis, Al Irsyad, DDI, Perti, PITI, Syarikat Islam, Ikadi, Al Ittihadiyah, Muslimat NU, Aisyiyah dan Mathla'ul Anwar.

Pembicara lain kegiatan adalah Deputi 1 BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto.

Pada kegiatan ini juga digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber Ketua MUI, Dr. KH. Yusnar Yusuf Rangkuti; Direktur Pencegahan BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris; Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Konsiliasi Menko PMK, Irjen R. Ahmad Nurwakhid; dan Prof. Ai Fatimah Nur Fuad dari Uhamka.

Lebih lanjut, Kiai Said mengungkappkan bahwa dunia tengah berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja.

Eskalasi konflik dan peperangan terus bergejolak, turbulensi ekonomi terus terjadi dan ancaman bencana ekologi yang serius terus melanda di mana-mana.

Sudah seharusnya hal ini menjadi atensi dari semua pihak, terutama ormas dan tokoh-tokoh agama di Indonesia.

Dalam siatuasi ini, bangsa Indonesia tidak boleh sedikitpun lengah dalam menghadapinya.

Kiai Said menguraikan, Indonesia kini tengah berada pada titik silang pertarungan peradaban global.

Di satu sisi menghadapi hegemoni negara-negara adi kuasa dunia, namun di sisi lain, Indonesia memiliki peluang hadir menjadi penghubung rantai peradaban di tengah pertarungan peradaban yang tidak bersudut.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dan pekerjaan rumah di dalam negeri yang harus segera dituntaskan, terutama dalam menghadapi meningkatnya eskalasi politik dan ancaman terbulunsi ekonomi.

Serta kemungkinan terjadinya ketidakteraturan sosial yang dipicu dari berbagai latar belakang disharmoni dan konflik horizontal antarmasyarakat.

"Dinamika global yang tengah terjadi dan realitas nasional yang ada harus diwaspadai dengan penuh siap siaga. Agar tidak ada celah sedikitpun bagi penumpang gelap yang berusaha merusak Indonesia dari dalam dan luar negeri. Narasi Indonesia gelap harus segera di-counter dengan narasi Indonesia cerah dengan langkah-langkah konkret," tutur Kiai Said.

Demikian halnya keberadaan skenario asing untuk membuat Indonesia menjadi benar-benar gelap, baik melalui rekayasa indeks di pasar modal, permainan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, rekayasa kelangkaan BBM, aksi demonstrasi anarkis, kenaikan harga-harga dan kebutuhan pokok masyarakat dan juga sangat dimungkinkan melalui aksi teror gaya baru yang belum terprediksi.

"Semuanya harus segera dicegah dan ditangkal serta harus segera dilawan. Agar negeri yang kita cintai semakin aman, damai dan maju," katanya.

Baca Juga: Eksistensi Ormas sebagai Instrumen Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Kiai Said menilai, saat ini era transisi sedang berjalan dan telah terjadi banyak penyelarasan serta konsolidasi kebangsaan sedang dilakukan.

Karena itu, seharusnya ormas dan tokoh agama bersama pemerintah terus memperkuat sistem deteksi dini dan membangun kesiapsiagaan nasional serta sedikitpun tidak boleh acuh tak acuh.

Agar momentum ini tidak mudah direbut dan tidak dimanfaatkan oleh sel-sel radikalisme ekstremisme terorisme untuk berkembang ke arah lebih masif dan bermetamorfosa dalam pola, strategi dan gerakan baru yang mungkin mengarah pada sistem ledakan rendah tapi berdampak luas (low explosive but high impact).

"Ormas-ormas Islam dan ormas keagamaan serta para pemimpin agama tidak boleh hanya jadi penonton dan tidak boleh terbawa ke dalam arus pertarugan yang tidak bersudut antarkepentingan. Tetapi harus bisa berdiri menjadi penyelesai persoalan dan pendamai perselisihan dan harus tegas lurus mengedepankan kepentingan kedaulatan NKRI yang aman, damai dan sentosa," jelasnya.

Menjawab tantangan ini dan demi untuk kemajuan bangsa, LPOI dan LPOK menyampaikan usulan solusi strategis atas problematika yang sedang dihadapi Indonesia dengan merujuk inspirasi dari Surat Al-Quraisy:

a. Menghadapi krisis global, Indonesia harus lebh agresif membangun diplomasi dan melakukan perdagangan ke berbagai negara dalam segala situasi (selaras dengan spirit Rihlatassyitai washoif).

b. Menghadapi tantangan ketidakteraturan dan menghadapi kemungkinan tumbuhnya generasi baru sel sel radikalisme, maka sudah saatnya pemerintah memfasilitasi semua pemimpin dan umat beragama untuk menjadi lebih muslih. Dengan lebih mengoptimalkan dan memfungsikan masjid, gereja, vihara, pura dan tempat ibadah lainyya sebagai wahana konsolidasi sosial dan kebangsaan serta sebagai center of excellence sekaligus menjadikan tokoh agama sebagai poros penggerak (sesuai dengan perintah fal yakbudu robbahadalbaik).

c. Demi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi serta menjaga keamanan serta untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, kita wujudkan lumbung pangan dan energi berbasis masjid, gereja, vihara, pura dan tempat ibadah lainnya (mendasari pada spirit alladzi athamahum min juiyu).

d. Demi Indonesia lebih hebat mendukung sepenuhnya BNPT untuk menjadi garda terdepan stabilisator nasional dan melakukan pencegahan terhadap berbagai aksi yang merugikan kedaulatan nasional. BNPT harus lebih proaktif melakukan pencegahan dini sekaligus menjadi penyemai benih toleransi, harmoni dan keamanan nasional. Sehingga ke depan perannya lebih masif dan tidak hanya timbul dan tenggelam (mendasar pada waamanahum min khouf).

LPOI/LPOK siap membersamai dan bekerja aktif bersama BNPT.

Untuk itu, Kiai Said menuturkan, ke depan Indonesa harus memiliki manajemen krisis. Ini pentingnya lebih mengoptimalkan peran ormas dan tokoh agama bukan hanya sebagai pelengkap dan pemadam kebakaran.

"Ke depan, gugus tugas pemuka agama harusnya bukan hanya ruang silaturahim saja yang ketemuannya setahun sekali. Tapi harus lebih tegas dan jelas perannya dalam menggerakkan silatul ilmi, silatul amal, silatul mal dan silatul arwah dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan mencegah serta memberantas tumbuh kembangnya radikalisme, ekstremisme dan terorisme," tandasnya.

Deputi 1 BNPT, Mayjen Sudaryanto, menyampaikan tiga fungsi besar tokoh agama dan ormas keagamaan yang bisa diemban bersama dalam menyikapi dinamika tersebut.

Baca Juga: Negara Tak Boleh Kalah dari Preman Berkedok Ormas, Aparat Harus Bertindak Tegas

Pertama, sebagai penjaga moral dan etika publik.

"Tokoh agama adalah penjaga nurani publik. Di tengah percepatan kebijakan dan tekanan ekonomi global, suara pemuka agama dibutuhkan untuk menjaga agar setiap langkah bangsa tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kepedulian," katanya.

Kedua, sebagai penyeimbang antara negara dan masyarakat.

Sudaryanto menjelaskan bahwa ormas keagamaan memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan masyarakat. Pasalnya, ormas keagamaan mengenal denyut nadi umat, memahami harapan dan kesulitan di akar rumput.

Di sisi lain, ormas juga memiliki akses dan komunikasi dengan pemerintah.

Ketiga, tokoh agama dan ormas keagamaan sebagai pelayan umat dan pendorong pemberdayaan sosial ekonomi.

Sudah terbukti bahwa lembaga-lembaga keagamaan memilliki kapasitas besar dalam menggerakkan ekonomi rakyat, mencerdaskan generasi, serta menjaga solidaritas sosial.

"Ketiga fungsi ini, penjaga moral, penyeimbang sosial dan pelayan umat merupakan bentuk kontribusi konkret yang dapat terus kita rawat dan kembangkan," katanya.

Dalam semangat kolaborasi, Sudaryanto yakin bahwa pembangunan bangsa bukanlah tanggung jawab satu pihak saja.

Negara, ormas, masyarakat dan seluruh elemen harus saling memperkuat, saling menjaga dan saling membesarkan.

"Mari kita bangun masa depan bangsa ini dengan keseimbangan antara nilai dan nalar, antara kebijakan dan keadilan, antara pembangunan dan pengayoman," tuturnya.

Baca Juga: Revisi UU Ormas Dinilai Penting untuk Percepat Pembubaran Ormas Bermasalah